REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dokter Hasto Wardoyo, bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati memulai Kick Off penanganan stunting di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, Senin (8/11).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Wakil Wali Kota Semarang Hevearita G Rahayu, Plt Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani dan Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Tengah, Widwiono.
Kepala BKKBN Dokter Hasto dalam sambutannya mengungkapkan, di Tanjung Mas ini menjadi titik awal komitmen bersama melalui kegiatan dapur sehat atasi stunting (Dashat) untuk mendukung percepatan penurunan stunting. "Melalui penyediaan makanan sehat dengan dukungan sumber makanan lokal yg ada. Kelurahan Tanjung Mas akan menjadi percontohan untuk daerah lain," ungkapnya.
Menurut Dokter Hasto, Dashat merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pemenuhan gizi seimbang bagi keluarga berisiko stunting yang memiliki calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta/balita stunting terutama dari keluarga kurang mampu. Melalui pemanfaatan sumberdaya lokal (termasuk bahan pangan lokal) yang dapat dipadukan dengan sumberdaya/kontribusi dari mitra lainnya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menjelaskan, Kelurahan Tanjung Mas dipilih menjadi tempat kick off karena angka kemiskinannya mencapai sekitar 20 persen dari jumlah penduduk. "Kemudian juga saat ini masih ada 79 balita dibawah usia dua tahun yang terindikasi stunting sehingga butuh penanganan," ujar Hendi.
Menurut Wali Kota Semarang yang biasa disapa Hendi, dalam rangka percepatan penurunan stunting Kota Semarang telah melakukan beberapa inovasi diantaranya pendampingan dan pemberian makanan kepada ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) dan anak Balita Stunting.
Sebagai uji coba di Kelurahan Tanjung Mas dengan memberikan makanan sehari tiga kali selama tiga bulan (Oktober, Nopember, Desember 2021) kepada 16 ibu Hamil KEK dan 79 Balita.
Dokter Hasto menambahkan, untuk percepatan penanganan stunting, BKKBN sedang menyiapkan tim pendamping keluarga risiko stunting. Setiap tim pendamping keluarga akan berjumlah tiga orang, yang memberdayakan potensi tokoh masyarakat dan kader yang sudah ada di desa tersebut dan tenaga kesehatan.
Menurutnya, tim pendamping keluarga akan mendapatkan dukungan dana operasional dari BKKBN. Sementara jumlah tim yang akan dibentuk di Kota Semarang menurutnya berjumlah 1274 tim. "Bulan November ini mereka akan dilatih untuk kemudian bisa segera bekerja di Januari 2022," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika