REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersepakat bahwa diperlukan pendekatan melalui agama terkait percepatan diseminasi informasi mengenai penanggulangan Covid-19. Tak hanya itu, diseminasi informasi juga diharapkan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional demi pencapaian target yang diharapkan Bersama.
Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kemkominfo, Usman Kansong, dalam Workshop Konten Kreatif bertema Bangkit dari Covid-19 dengan Nalar dan Aksi Bersama Berlandaskan Nilai-nilai Islam dan Fatwa MUI, Ahad (7/11).
Dalam sambutannya, Usman mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mengasah kemampuan para ulama dalam bidang diseminasi dalam rangka mendukung pemerintah untuk mengarusutamakan informasi yang valid dan benar di tengah masyarakat ini.
Kegiatan ini juga diharapkan dapat memperlancar arus informasi dengan diperkuat oleh fatwa-fatwa yang sesuai dengan isu terkait, serta memperkuat kebersamaan kolaborasi untuk membangun optimisme antar elemen masyarakat.
Hal ini, jelas Usman, tentu bukan perkara mudah mengingat literasi masyarakat Indonesia yang masih minim. “Kita harus yakin dan percaya bahwa dengan saling bergandengan tangan saling mendukung program ini dapat berjalan dengan baik. program vaksinasi dan program terus menjaga protokol kesehatan bisa berjalan dengan baik,” kata Usman dalam rilisnya, Ahad.
Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), Mabroer MS, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan MUI untuk menopang penyelesaian penanganan Covid-19 secara simultan baik lahir maupun batin.
“Kalau di MUI ada 5M, bukan 3M lagi. Tidak cukup hanya memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan tetapi ditambahkan dengan menaati ulama dan menaati umara,” ujarnya.
Ditambahkan Mabroer, hal tersebut menjadi bukti bahwa ada sinergi antara ulama dan umara (pemerintah) yang menjadikan keduanya sebagai mitra strategis, bukan partner.
Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, para tokoh masyarakat, tokoh adat, ulama dan seluruh lapisan masyarakat untuk turut serta membantu pemerintah melakukan diseminasi masal. Terutama penyebaran informasi tentang program vaksinasi maupun upaya mengajak masyarakat menjaga protokol kesehatan bisa berlangsung dengan baik.
Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian komunikasi dan Informatika, bahwa komunikasi sosial dalam hal ini dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, influencer, Pramuka, maupun Satpol-PP menjadi hal yang sangat penting dalam upaya mencegah penularan Covid-19.
Peserta Workshop kali ini diikuti oleh 61 peserta dari Provinsi Jawa barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Bengkulu, dan Lampung. Kegiatan workshop ini akan berlangsung sebanyak enam kali, melibatkan perwakilan MUI Provinsi seluruh Indonesia dengan total peserta yang dilatih mencapai 360 orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
