Kamis 04 Nov 2021 19:19 WIB

Kepala BNPB: Empat Provinsi Waspada

Dari 17.032 bencana, paling banyak pada 2016-2020 dalam bentuk hidrometeorologi basah

Rep: Muhammad Fauzi Ridwan/Antara/ Red: Bilal Ramadhan
Banjir besar menerjang Desa Sumberbrantas dan Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (4/11).
Foto: dok. Istimewa
Banjir besar menerjang Desa Sumberbrantas dan Desa Bulukerto, Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur, Kamis (4/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Ganip Warsito meminta empat provinsi yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan mewaspadai dampak fenomena La Nina.

Ganip mengatakan perkembangan La Nina diprediksi akan terjadi hingga medio Februari 2022, dengan intensitas hujan tinggi dan beberapa daerah yang diprediksi mengalami banjir.

"Pada empat provinsi tersebut, pada level lebih kecil kabupaten dan kota, kewaspadaan dan mitigasi dampak La Nina mutlak dilakukan," ujar Ganip dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi La Nina yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (4/11).

Ganip memaparkan data dari 17.032 kejadian bencana, yang paling tinggi angkanya pada periode 2016-2020 adalah bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem.

Tujuh provinsi tercatat mengalami kejadian bencana paling tinggi yakni Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Sementara di tahun 2021 tercatat hingga 3 November dari 2.242 kejadian bencana, yang paling mendominasi adalah banjir, tanah longsor, dan puting beliung. Ganip mengatakan wilayah kabupaten/kota di Indonesia yang perlu menjadi atensi kewaspadaan di antaranya di Jawa Barat yakniBogor, Sukabumi, Kota Bogor, Bandung, dan Bandung Barat.

Kemudian di Jawa Tengah yakni Cilacap, Kota Semarang, Banyumas, Magelang dan Wonogiri. Selanjutnya di Jawa Timur yakni Ponorogo, Trenggalek, Situbondo, Jember, dan Nganjuk.Terakhir di Sulawesi Selatan yakni Banreng, Barru, Bone, Bulukumba, dan Enrekang.

Sebab, bencana seringkali terjadi di wilayah-wilayah tersebut dalam rentang waktu 2016-2020. Sehingga, Ganip meminta atensi semua pihak untuk kewaspadaan bencana hidrometeorologi dari dampak fenomena La Nina yang beriringan dengan periode puncak musim hujan.

"Kita harus mengetahui ancaman, maka kita bisa menentukan strategi menghadapi bencana. Saya yakin tiap BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sudah membuat rencana kontijensi," kata dia.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak pihak swasta untuk ikut membantu pemerintah mengantisipasi dan mengurangi dampak banjir dengan membangun embung, sekaligus sebagai suplai air di musim kemarau.

"Di Jateng sendiri sudah ada satu perusahaan swasta yang membantu membangun dua embung, yakni di Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Karanganyar. Nantinya juga akan dibicarakan lagi mana lagi yang hendak dibangun," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen.

Untuk itulah, dia mengajak, perusahaan swasta lainnya untuk turut serta membantu pemerintah mengatasi permasalahan bencana banjir, salah satunya dengan membangun embung sehingga air hujan bisa ditampung.

Pada tahun 2021, kata dia, Provinsi Jateng sudah merencanakan pembangunan embung di berbagai wilayah. Akan tetapi banyak yang kena fokus ulang anggaran karena untuk penanganan pandemi Covid-19.

Untuk Kabupaten Kudus sendiri, kata dia, ada empat rencana pembangunan embung, yang nantinya bisa mereduksi dampak banjir saat musim hujan serta bisa menjadi cadangan air di kala musim kemarau. Selain itu, embung dapat dimanfaatkan untuk pertanian.

Meskipun pembangunan embung bertujuan untuk mengatasi bencana, kata dia, dalam praktiknya memang banyak kendala. Terutama dalam melakukan pembebasan lahannya karena masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pemahaman terkait konstruksi bangunan sehingga dipastikan tidak membahayakan masyarakat setempat.

Sementara, Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji mengecek kesiapan personel penanggulangan bencana guna mengantisipasi datangnya badai La Nina di penghujung tahun 2021 yang menimbulkan potensi bencana.

"Pemkot Surabaya harus siap baik personel, peralatan mau pun moril untuk menghadapi anomali cuaca mendatang," kata Armuji.

Selain itu, Armuji juga memberikan semangat kepada para personel penanggulangan bencana yang terdiri dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) meliputi BPB Linmas, Dinas Kebersihan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH), Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Pematusan (PUBMP), Dinas Pemadam Kebakaran, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perhubungan.

Ia mengingatkan melandainya Covid-19 tidak lantas membuat kerja menjadi longgar, melainkan harus siap siaga menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi di tengah anomali cuaca.

"Kami sudah mengambil langkah untuk meminimalisir bencana banjir dengan mengoptimalkan pembersihan saluran dan nantinya akan ada 56 rumah pompa yang beroperasi saat hujan tiba," kata Armuji.

photo
Petugas Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) menyingkirkan material longsor di tebing dekat tempat wisata Imah Seniman Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (3/11). Meski longsor tidak begitu besar, namun mendapat perhatian pihak terkait karena berpotensi menjadi longsoran lebih besar jika tidak segera ditangani. Lonsor terjadi Selasa (2/11) sore, saat hujan deras dan sempat menutup jalan. - (Edi Yusuf/Republika)

Sudah Dibuka

Akses jalan Kolonel Masturi di Jalur wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat tepatnya di depan objek wisata Imah Seniman sudah bisa dilintasi kendaraan roda dua dan kecil. Jalur tersebut sempat ditutup sementara akibat longsor yang terjadi Selasa (2/11) malam di Kampung Keramat, Desa Cikahuripan.

"Sudah kemarin sore sudah dibuka (jalur)," ujar Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat, Duddy Prabowo, Kamis.

Namun begitu, ia mengatakan pembukaan jalur masih bersifat situasional. Sedangkan kendaraan berat sudah dipastikan dilarang melintasi jalur tersebut. Ia melanjutkan, pihaknya telah mengajukan pemasangan tembok penahan tanah (TPT) ke Provinsi Jawa Barat untuk di lokasi longsor sebab jalan milik provinsi. Jika tidak dibenahi segera maka rawan kembali longsor susulan sebab kondisi tanah labil.

"Untuk jangka panjang, di tebing tersebut harus dipasang TPT," katanya.

Pihaknya telah membersihkan material longsor dan menutup retakan tanah diatas tebing serta menutup bekas longsor dengan terpal untuk mengantisipasi longsor susulan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement