REPUBLIKA.CO.ID, SEPAKU -- Duta Besar (Dubes) Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket mengaku kagum dengan luasan hamparan lahan untuk pembangunan calon ibu kota negara (IKN). Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi lokasi calon pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,
"Kami kagum dengan luasnya lahan yang terhampar, termasuk kagum dengan titik-titik perkantoran calon IKN sehingga investor dari Uni Eropa tertarik berinvestasi dalam pembangunan perkantoran IKN," ujar Dubes UE untuk Indonesia Vincent Piket melalui rilis yang dikirim, Jumat.
Khusus luas lahan yang disiapkan untuk pembangunan fisik seperti kawasan istana negara, gedung MPR, pusat pemerintahan, dan lainnya seluas 5.600 hektare. Sementara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 490 ribu hektare untuk kawasan ibu kota dan penyangga, yakni melalui Pergub Kaltim Nomor 6/2020 tentang Pengendalian Peralihan, Penggunaan Tanah dan Perizinan di Kawasan Calon Ibu Kota Negara dan Kawasan Penyangga.
Saat berada di lokasi calon pembangunan calon IKN baru tersebut Vincent Piket mengatakan, meski investor tertarik berinvestasi dalam pembangunan perkantoran IKN dan membuktikan kantor baru di lokasi itu, namun pihaknya akan tetap mempelajari lebih dulu mengenai undang-undang IKN yang akan disahkan.
"Lahannya sangat luas dan bagus karena ada perbukitan dan lembah, sehingga saya berharap pembangunan kawasan perkantoran untuk IKN mendatang, dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, supaya alam tidak rusak," ucap Vincent.
Kehadiran Vincent ke titik nol calon IKN baru tersebut diantar oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) PPU Muliadi bersama tim pada Rabu, 27 Oktober 2021. Di menara pantau titik nol calon IKN baru, Muliadi menjelaskan tentang rencana lokasi gedung MPR, gedung-gedung kementerian dan lembaga, dan gedung lain yang akan dibangun.
Sebelum mengunjungi titik nol calon IKN di Kecamatan Sepaku tersebut, sekitar tiga jam sebelumnya Vincent Piket sempat bertemu dengan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud di lantai 3 Kantor Bupati PPU di Penajam.Saat bertemu dengan bupati, Vincent menyampaikan bahwa kunjungan ini untuk meningkatkan pemahaman perjanjian kerja sama Ekonomi Komprehensif Indonesia - Uni Eropa, termasuk untuk membahas peluang perdagangan dan investasi dengan para pemangku kepentingan.
Dalam pertemuan itu bupati menyampaikan rencana kerja sama bisnis dan kesiapan Pemkab PPU sebagai IKN baru, mengingat PPU memiliki potensi besar untuk kerja sama ekonomi dan investasi berbagai lini ekonomi."Diperlukan sinergi di semua sektor untuk mendukung rencana pemerintah dalam rencana pemindahan IKN dan pembangunan berbagai bidang, baik infrastruktur, pengembangan teknologi, hingga investasi dalam mengoptimalkan potensi yang ada di Kabupaten PPU," ujar Bupati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika