REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di 34 provinsi mengambil langkah kesiapsiagaan menghadapi fenomena La Nina. Hal ini untuk mencegah dampak bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.
Kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat ini merujuk informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai potensi La Nina di Indonesia yang dapat terjadi pada periode Oktober 2021 hingga Februari 2022. Fenomena tersebut merupakan anomali iklim global yang dapat memicu peningkatan curah hujan.
"Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina tahun 2020 menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi curah hujan bulanan di Indonesia hingga 20 persen sampai dengan 70 persen dari kondisi normalnya," kata Deputi Bidang Pencegahan BNPB Prasinta Dewi dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Jumat (29/10).
Prasinta menekankan, peningkatan curah hujan berpotensi memicu terjadinya bencana hidrometeorologi. Prasinta mengajak BPBD provinsi mewaspadai dan menginstruksikan BPBD di tingkat kabupaten dan kota melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
Upaya dini yang dapat dilakukan meningkatkan koordinasi dengan BMKG di daerah serta pemantauan secara berkala informasi iklim dan perkembangan cuaca maupun peringatan dini cuaca ekstrem. Selain itu, BPBD meningkatkan koordinasi antardinas terkait untuk melakukan langkah-langkah kesiapsiagaan.
"Kesiapsiagaan tidak hanya pada sisi pemerintah atau pun aparatur di tingkat kecamatan dan desa, tetapi juga masyarakat," ujar Prasinta.
Oleh karena itu, BNPB mengimbau BPBD melakukan sosialisasi atau menginformasikan sejak dini kepada warga untuk menjauh dari lembah sungai, lereng rawan longsor, pohon mudah tumbang atau tepi pantai. BPBD juga melibatkan masyarakat dalam pengaktifan tim siaga bencana. Tim ini bertugas, salah satunya memantau kondisi sekitar atau pun gejala awal terjadinya banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang.
"BNPB meminta adanya persiapan dini terkait sumber daya manusia, logistik, peralatan dan penyiapan fasilitas layanan kesehatan sesuai dengan penerapan protokol kesehatan dalam penanganan Covid-19," ucap Prasinta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
