REPUBLIKA.CO.ID, BANYUWANGI -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin meminta pelayanan publik di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah dibuat cepat dan tidak berbelit-belit. Wapres mengatakan, pelayanan publik yang cepat ini, selain memudahkan masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen hingga perizinan, juga menghindarkan dari adanya pungutan liar.
Sebab, menurut Wapres, pungutan liar selama ini biasa terjadi jika proses birokrasi terlalu panjang. "Jadi ini mempercepat, memperpendek mempermudah dan juga menghindarkan dari adanya pungutan liar. Di jalan ini kan banyak pungli kalau jalannya panjang, kalau diperpendek ini lebih efisien," ujar Wapres saat meninjau sejumlah titik pelayanan publik di Banyuwangi, Kamis (21/10).
Wapres mengatakan, upaya Pemerintah untuk mengingatkan kualitas pelayanan publik adalah mendorong dibuatnya mal pelayanan publik di tiap daerah. Hal ini untuk bagian untuk membuat pelayanan publik di daerah tersebut lebih cepat dan efisien.
Saat ini kata Wapres, sudah ada 45 mal pelayanan publik dan 14 di antaranya ada di kabupaten di Jawa Timur. "Ini sesuatu langkah yang menurut saya sangat baik dan kita harapkan seperti ini di seluruh Indonesia semua kabupaten/kota punya model pelayanan publik atau lounge pelayanan publik, bahkan pasar pelayanan publik dan juga pusat pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan berbagai program," katanya.
Wapres juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang telah menjadi pelopor dalam pengimplementasian MPP di Indonesia. Menurutnya, MPP Banyuwangi ini merupakan yang pertama di Indonesia.
Berdasarkan laporan, sudah ada 45 Mal Pelayanan Publik di Indonesia dan 14 di antaranya diaplikasikan kabupaten yang ada di Jawa Timur. Wapres menilai, melalui MPP dan Lounge Pelayanan Publik, di samping peningkatan kualitas pelayanan, juga dilakukan upaya pemutakhiran data agar Indonesia dapat menuju satu data terpadu.
“Hal yang saya temukan juga yang menjadi masalah kita yaitu mengenai satu data. Data dari misalnya data-data UMKM, data-data orang miskin, data-data siapa yang harus memperoleh bansos ternyata sudah di istilahnya tadi di lounge. Pelayanan publik itu datanya sudah [ada]. Jadi ini kita Indonesia sedang menuju satu data dan sedang kita melakukan apa yang kita sebut dengan validasi data,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika