Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, pernah mengatakan kalau dia tak menampik perbedaan commitment fee Formula E Jakarta yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara-negara Eropa. "Kami ada perbedaan commitment fee antara Asia dan Eropa, kita mengikuti aturan dan ketentuan yang ada dari Formula E," ujar Ariza saat ditemui awak media, Ahad (19/9).
Menurut dia, pembayaran sudah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Formula E Operations (FEO). Kendati demikian, dirinya tak bisa merinci bagaimana detail pembayaran dan jumlahnya.
Perbedaan dalam pembayaran itu, sempat diungkapkan oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Mereka, mempertanyakan tingginya biaya commitment fee Formula E yang ditanggung APBD Jakarta yang mencapai 122,102 juta poundsterling atau setara Rp 2,4 triliun.
Padahal, jelas PSI, di sejumlah kota penyelenggara Formula E seperti New York, Amerika Serikat tidak dikenai biaya commitment fee. Bahkan di kota Roma, Italia, kata mereka, dibebaskan biaya commitment fee hingga penyelenggaraan tahun 2025.
“Ini patut dipertanyakan, mengapa biaya commitment fee Formula E Jakarta sangat tinggi dan jelas membebani APBD Jakarta,” ujar Wakil Ketua Komisi E dari Fraksi PSI Anggara Wicitra Sastroamidjojo dalam keterangannya.
Di beberapa negara seperti Kanada, tepatnya Montreal, biaya Nomination Fees for the City of Montreal dalam pelaksanaan Formula E memang ada. Tetapi, hanya sebesar 151 ribu dolar Kanada atau setara Rp 1,7 miliar dan race fees sebesar 1,5 juta dolar Kanada atau setara Rp 17 miliar, dengan total biaya sebesar Rp 18,7 miliar.
“Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro patut jeli dan mempertanyakan mengapa penerapan biaya commitment fee di berbagai kota berbeda? Mengapa Montreal hanya membayar 5 persen dari biaya commitment fee yang ditagihkan Dispora?” tambahnya.
Diketahui, dalam surat edaran yang sebelumnya dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dirincikan total commitment fee yang perlu dibayarkan selama lima tahun rencana penyelenggaraannya. Dispora dalam surat itu, menyebut Pemprov harus membayar commitmen fee senilai Rp 2,4 triliun. Dengan rincian, 2019/2020 sebesar 20 juta poundsterling, lalu 2020/2021 sebesar 22 juta poundsterling, 2021/2022 sebesar 24,2 juta poundsterling, dilanjutkan 2022/2023 sebesar 26,62 juta poundsterling, dan terakhir 2023/2024 sebesar 29,282 juta poundsterling.
Biaya commitment fee yang besar bahkan menjadi isu yang mendorong Fraksi PDI Perjuangan dan PSI mengajukan hak interpelasinya terhadap Gubernur Anies. Rapat paripurna usulan interpelasi terhadap Anies soal Formula E namun masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, sebagai penggagas interpelasi, belum bisa memastikan kapan rapat interpelasi akan terjadi lagi.
Pada Selasa (28/9), rapat diskors karena tidak mencapai kuorum alias tidak memenuhi ketentuan jumlah anggota. Rapat hanya dihadiri 32 orang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan dan PSI, dan ditunda setelah perwakilan masing-masing fraksi dan anggota menyampaikan pandangannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
