Dokter Spesialis anak sekaligus Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Aman Pulungan menilai kebijakan membolehkan anak-anak berkunjung ke pusat perbelanjaan masih sangat berisiko. Ia menduga kebijakan dibolehkannya anak masuk ke dalam mal lantaran desakan para pelaku ekonomi.
"Kalau ditanya aman, pasti belum, tapi ini kan desakan pelaku ekonomi, karena apa tanpa anak-anak mal sepi," kata Aman dalam diskusi daring IDAI, Selasa (22/9) sore.
Perihal kebijakan tersebut, Aman juga merasa pemerintah tidak konsisten dalam membuat peraturan. Padahal, untuk dapat mengakses ruang publik seperti mal, setiap orang dewasa harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Sementara, anak di bawah usia 12 tahun dipastikan belum memililki sertifikat vaksin.
Tak hanya itu, menurutnya hingga kini masih banyak orang dewasa yang tidak mau divaksin karena berbagai alasan. Hal ini bisa saja membuat mereka untuk melakukan berbagai cara agar tetap bisa masuk ke mal.
Ia pun berharap agar vaksinasi untuk anak di bawah 12 tahun bisa segera dilakukan. "Saya rasa di bawah 12 tahun ini harus diimunisasi, karena kalau saya rasa, saya melihat cucu saya di bawah 12 tahun ya saya enggak akan ke mal sama cucu saya, \" ujarnya.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, juga mengkritisi kebijakan pemerintah mempermudah anak-anak berusia di bawah 12 tahun mengakses mal. Menurutnya, yang dirindukan anak-anak saat ini bukanlah mal, melainkan dibukanya kembali kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
"Setahuku anak-anak rindu sekolah, tidak rindu mal. Karena itu, di mata saya ya, yang membidangi pendidikan, rasanya belum perlu anak-anak kita untuk diberi akses, diberi kesempatan untuk ke mal, lebih baik anak-anak kembali ke sekolah," kata Huda di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (21/9).
Menurutnya jika harus disuruh memilih, ia meyakini 99 persen anak akan memilih opsi untuk kembali ke sekolah. Sebagian besar dari mereka ingin kembali belajar di sekolah.
"Ketimbang ke mal, mending balik ke sekolah. Dan ini dirindukan anak-anak," ujarnya.
Huda menuturkan iming-iming memperbolehkan anak ke mal dinilai kurang pas. Di tengah kondisi darurat pendidikan saat ini, kebijakan memperbolehkan anak ke mal jangan sampai membuat anak malas bersekolah.
"Saya kira yang terbaik dari sisi pendidikan supaya anak-anak didorong untuk kembali ke sekolah karena mereka rindu sekolah," tuturnya.
Dirinya mengungkapkan, saat ini sekolah yang menggelar PTM baru 60 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari yang mereka inginkan.
"Karena opsinya gini, opsinya learning loss sudah terjadi, baik secara kuantitas maupun kualitas penurunannya tinggi banget. Kita memperbaiki PJJ, opsinya agak rumit. Karena itu opsi terbaik kembali ke sekolah melalui PTM. Sayangnya belum semua sekolah berani melakukan itu," terang politikus PKB itu.
In Picture: Pelonggaran Kunjungan Anak ke Pusat Perbelanjaan di Surabaya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
