REPUBLIKA.CO.ID, PALANGKARAYA -- Menteri Sosial Tri Rismaharini meminta Himpunan Bank- Bank Milik Negara (Himbara) di Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyelesaikan semua penyaluran bansos dalam bulan ini. Sebab, ia masih menemukan adanya warga yang belum menerima bantuan.
"Saya minta penyaluran bansos bisa selesai sebelum Minggu ketiga September. Kasihan KPM (Keluarga Penerima Manfaat) itu pak. Tidak ada yang sulit pak, kalau kita bersungguh-sungguh," kata Risma dalam pertemuan dengan perwakilan Bank Himbara, perwakilan PT. Pos Indonesia, dan pendamping bansos di Palangkaraya, Kamis (16/9).
Dalam pertemuan tersebut, Risma mendapati permasalahan penyaluran bansos yang serupa dengan daerah lainnya. Beberapa di antaranya adalah belum terdistribusinya Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), rekening terblokir, adanya pendataan ganda, dan prosedur perbankan yang dirasakan berbelit. Hal ini terjadi baik pada KPM dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
"Tadi kan bisa kita tahu, yang katanya terblokir ternyata bisa diselesaikan. KPM yang dimaksud bisa ditemukan alamatnya. Jadi saya harapkan memang bantuan tidak ditahan," kata Risma sebagaimana dikutip dari siaran persnya.
Untuk membuktikan hal tersebut, Risma meminta pejabat setempat menghadirkan dua KPM penerima PKH. Di hadapan Risma, dua ibu-ibu itu mengaku belum menerima bansos karena belum mendapatkan KKS.
Risma lantas mengecek dan menemukan bahwa dua ibu itu terdata sebagai penerima. Risma langsung meminta pihak bank menyerahkan kartu kepada dua ibu itu. Salah satu ibu tersebut langsung mencairkan bantuan senilai Rp 1 juta menggunakan mesin EDC.
“Nah, ternyata bisa dicairkan tho, jadi data penerima bantuan itu ada. Dan mereka ini kan tinggal tidak jauh dari sini. Bukan di lokasi yang sulit. Pertanyaannya mengapa mereka belum menerima bantuan," kata Risma.
Dia pun mengingatkan agar semua pihak yang terlibat dalam penyaluran bansos untuk amanah. Dia meminta petugas tidak serta merta menghentikan penyaluran hanya karena alamat KPM tak ditemukan.
"Kalau ternyata orang ini meninggal karena kelaparan dosa kita pak. Jadi mari kita bersungguh-sungguh menjalankan amanah ini," kata politisi PDIP itu.
Dalam pertemuan tersebut, Risma juga mendapati adanya kendala geografis dalam penyaluran bansos. Kondisi geografis di Kalimantan Tengah kebanyakan berupa lahan gambut, rawa dan sungai.
Untuk mengatasi kendala tersebut, Mensos meminta Bank Himbara dan pendamping menyalurkan bantuan sekaligus, yakni dengan menyalurkan langsung kepada KPM PKH dan BPNT. "Saya minta Bank Himbara mempermudah pemenuhan kebutuhan hak-hak KPM. Kasihan pak. Mereka orang miskin yang membutuhkan bantuan," katanya.
Dalam jangka panjang, Mensos akan menyiapkan peraturan khusus. Dengan peraturan tersebut, bisa menjadi payung hukum Himbara untuk menyalurkan bansos secara sekaligus.
"Untuk kawasan dengan banyak tantangan alam seperti di Kalteng memang perlu pendekatan khusus. Saya akan siapkan aturan dimana dalam penyaluran bansos menggunakan pendekatan geografis, bukan sekedar administratif," kata Risma.
Ikuti Whatsapp Channel Republika