Rabu 15 Sep 2021 09:52 WIB

PPKM Diperpanjang, Ini Syarat Pelaku Perjalanan Dalam Negeri

Aturan terkait syarat pelaku perjalanan dalam negeri tidak ada perubahan.

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Friska Yolandha
 Penumpang turun ketika mereka tiba dari Kandahar, di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Ahad (5/9). Beberapa penerbangan domestik telah dilanjutkan di bandara Kabul, dengan Maskapai Penerbangan Ariana Afghan yang dikelola negara mengoperasikan penerbangan ke tiga provinsi.
Foto: AP Photo/Wali Sabawoon
Penumpang turun ketika mereka tiba dari Kandahar, di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afghanistan, Ahad (5/9). Beberapa penerbangan domestik telah dilanjutkan di bandara Kabul, dengan Maskapai Penerbangan Ariana Afghan yang dikelola negara mengoperasikan penerbangan ke tiga provinsi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- pemerintah memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali mulai hingga 20 September 2021. Kementerian Perhubungan menegaskan aturan terkait syarat pelaku perjalanan dalam negeri tidak ada perubahan.

"Aturan syarat pelaku perjalanan di dalam negeri tidak ada perubahan, masih sama dengan aturan sebelumnya," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (14/9).

Baca Juga

Adita menjelaskan aturan perjalanan masih merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 17 beserta addendumnya tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada Masa Pandemi Covid-19. Selain itu juga merujuk pada aturan yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali dan Inmendagri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang PPKM Covid-19 di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua.

Aturan perjalanan transportasi dalam negeri maupun internasional dari Kemenhub yang berlaku pada masa perpanjangan PPKM Jawa-Bali 14-20 September 2021, yaitu SE Kemenhub Nomor 62 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara, SE Kemenhub Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat, SE Kemenhub Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Perkeretaapian, dan SE Kemenhub Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Laut.

Adita menjelaskan, kedatangan dari luar Jawa Bali atau keberangkatan dari Jawa Bali ke Luar Jawa Bali membutuhkan syarat adanya kartu vaksin minimum dosis pertama. Untuk pelaku perjalanan udara harus melakukan tes RT-PCR 2x24 jam dan moda lainnya tes RT-PCR 2x24 jam atau Antigen 1x24 jam.

Untuk perjalanan antar kota atau kabupaten dalam Jawa Bali persyartaannya yakni orang yang sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap yang dibuktikan dengan kartu vaksin, untuk perjalanan udara hanya perlu tes Antigen 1x24 jam. Sementara penerima vaksin dosis pertama, untuk perjalanan lewat udara wajib melakukan RT-PCR 2x24 jam. Untuk moda transportasi lainnya, pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin atau sudah divaksin minimum dosis satu dan tes RT-PCR 2x24 jam atau Antigen 1x24 jam.

Untuk perjalanan dari dan ke wilayah selain Jawa Bali persyaratannya pelaku perjalanan wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama. Untuk pelaku perjalanan dengan pesawat udara wajib melakukan tes RT-PCR 2x24 jam serta Antigen 1x24 jam untuk moda transportasi lainnya. Ketentuan tersevyt berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah (selain Jawa Bali) yang ditetapkan sebagai PPKM level 4.

Lalu pelaku perjalanan orang dengan usia di bawah 12 tahun dibatasi untuk sementara. Selanjutnya, untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin.

“Selain itu, kami juga meminta agar pelaku perjalanan transportasi mengunakan aplikasi PeduliLindungi sebagai salah satu syarat perjalanan,” ujar Adita.

Adita mengharapkan, dengan adanya aplikasi tersebut dapat membantu petugas memastikan proses validasi dokumen kesehatan di simpul transportasi secara digital. Dengan begitu dapat lebih aman, cepat, mudah, serta meminimalkan kontak fisik termasuk lebih aman dari adanya pemalsuan hasil tes swab PCR atau antigen. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement