REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Pelaksanaan Program Bangga Kencana untuk Provinsi Jawa Barat ditinjau oleh DPRD Provinsi Jawa Barat dengan cara meminta masukan sebagai informasi ke Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Achmad Ru'yat mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai saat ini selalu concern dalam program-program BKKBN di Kabupaten/Kota se Jawa Barat ditambah dengan penduduk Jawa Barat sebanyak 50 juta jiwa. "DPRD Jabar bersama Pemprov Jabar akan selalu mengawal program BKKBN," katanya di Jakarta, dalam siaran pers yang diterima Republika.
Ru'yat menyebut jika saat ini Pemprov Jabar telah merasakan dampak positif dengan hadirnya tenaga penggerak PKK Desa di seluruh Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan keluarga. Sehingga formula untuk tim penggerak PKK tingkat Desa harus bisa dipatenkan posisinya.
Sementara itu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Harris Bobihoe menmabahkan, maksud tujuan pihaknya mendatangi BKKBN iniialah untuk mencari informasi mengenai bantuan BKKBN untuk disalurkan ke Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Karena menurutnya masih ditemukannya penyerapan yang terkendala. Ia juga mengatakan, tentunya yang paling urgent di Provinsi Jawa Barat ialah menekan angka stunting serta menekan angka pernikahan di usia dini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika