REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menyatakan evaluasi pelaksanaan desentralisasi fiskal daerah masih terjadi ketimpangan. Hal ini terlihat masih banyaknya daerah yang tertinggal akibat belanja daerah belum optimal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ketimpangan terjadi pada kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. “Sektor pendidikan, ketimpangan terlihat dari angka partisipasi murni (APM) SMP dan SMA di Kabupaten Intan Jaya Papua yang hanya 13,34 persen. Jauh di bawah rata-rata nasional yakni 70,68 persen,” ujarnya saat rapat bersama Komisi XI DPR secara virtual seperti dikutip Selasa (14/9).
Sedangkan capaian tertinggi APM sebesar 90,38 persen di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatra Utara. Kemudian sektor kesehatan, terjadi ketimpangan di daerah yang capaian imunisasi warganya hanya lima persen atau jauh dari nasional pada level 50,34 persen.
Selain itu, tingkat kemiskinan penduduk juga timpang. Di Kota Tangerang Selatan capaian terendah yakni penduduk miskin hanya 1,68 persen berbanding terbalik dengan Kabupaten Deiyai, Papua, dengan tingkat kemiskinan 41,76 persen.
"Secara nasional level 10,19 persen, daerah-daerah penduduk miskinnya rendah seperti Tangerang Selatan bahkan waktu itu sempat nol persen, sekarang 1,68 persen. Badung di Bali 1,78 persen, Kota Depok 2,07 persen," ucapnya.
Tak hanya sektor pendidikan dan kesehatan, lanjut Sri Mulyani, saat ini masih ada daerah yang akses air minum layaknya hanya 1,06 persen, yakni di Kabupaten Lanny Jaya, Papua. Adapun capaian tersebut jauh tertinggal dari rata-rata nasional sebesar 89,27 persen.
Baca juga : Sri Mulyani Usulkan Tarif Pajak Karbon Rp 75 per Kilogram
Padahal ada tiga daerah yang memiliki akses air minum bersih 100 persen, yaitu Kota Magelang, Kota Tegal, dan Kabupaten Klaten. "Akses air minum layak di beberapa daerah bisa mencapai 100 persen, misal Tegal, Magelang, Klaten. Tapi beberapa daerah seperti di Kabupaten Lanny Jaya hanya satu persen penduduknya memiliki akses air minum layak," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika