REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Fikarno Laksono, mengkritisi pemerintah terkait dugaan peretasan terhadap 10 kementerian dan lembaga. Dia menilai, peristiwa tersebut menandakan lemahnya sistem digital di Indonesia.
"Tentu ini menurut saya menggambarkan bagaimana lemahnya sistem digitalisasi. Sangat disayangkan karena pemerintah ramai bicara industry 4.0, internet of thing dan mendorong pelayana terhadap masyarakat dengan sistem elektronik," kata Dave kepada wartawan, Senin (13/9).
Dave mencurigai sistem keamanan data pemerintah berpotensi diretas bila merujuk dugaan ini. "Kalau sistem pemerintah seperti ini (rentan), maka sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dalam berbagai macam hal, termasuk data masyarakat," ujar Dave.
Oleh karena itu, Dave mendesak,pemerintah menanggapi maksimal dugaan peretasan. Dia tak ingin data pemerintah dan masyarakat bocor.
"Dugaan ini pastinya harus serius direspons. Yang berkepentingan bukan hanya data pribadi masyarakat umum, ini termasuk data-data keamanan negara," ucap politikus Golkar tersebut.
Lebih lanjut, Dave menuntut langkah konkrit pemerintah guna mencegah terjadinya pembobolan data di kemudian hari. "Kominfo, Polri, BIN dan BSSN harus serius menelusuri hal ini. Kemudian harus ada langka kongkrit dam kebijakan jangka panjang dalam penanganan masalah ini agar tak terjadi di masa depan," tutur Dave.
Sebelumnya, Pada Jumat (10/9) Insikt Group mengabarkan adanya peretasan di 10 Kementerian Lembaga pemerintah Indonesia. The Record, Jumat (10/9) melaporkan peretas China telah menembus jaringan internal setidaknya sepuluh kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia. Di antara komputer yang diteras termasuk Badan Intelijen Negara (BIN).
Laporan itu menyebutkan peretasan menggunakan private ransomware bernama Thanos. Bahkan peretasan ini dikaitkan dengan upaya spionase China dalam upaya menghadapi situasi yang menghangat di Laut China Selatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
