REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Bandar Lampung meminta pemerintah tidak kecolongan dengan adanya Covid-19 varian Mu. Menurut IDI Bandar Lampung, tidak ada salahnya apabila varian Mu diwaspadai sejak sekarang, sebab informasi yang didapatnya varian Mu sudah sampai di Hong Kong, yang artinya sudah cukup dekat dengan dengan Indonesia.

"Kami berharap banget sama pemerintah, harus dijaga betul, jangan sampai kecolongan lagi, hadapin varian Delta saja kita sudah babak belur kemarin," kata Ketua IDI Cabang Bandar Lampung, dr Aditya M Biomed, di Bandar Lampung pada Ahad (12/9).

"Saya senang mendengar kabar perubahan zona dan penurunan level PPKM saat ini, namun saya juga mewanti-wanti agar waspada dan selalu menjaga protokol kesehatan," kata dia.

Aditya menyebut, daerah yang sudah berada di zona kuning jangan sampai abai dengan prokes sebab pandemi Covid-19 belum usai walaupun hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di Labolatorium Kesehatan Provinsi Lampung semakin menurun. "Sekarang makin sedikit sampel yang dites, kadang 100 dan maksimal 200, kalau kemarin-kemarin bisa 400, bahkan puncaknya bisa sampai 1.000 sehari," kata dia.

Ketua Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Cabang Lampung, Ismen Mukhtar, mengingatkan semua pihak agar pelonggaran aktivitas masyarakat di tengah PPKM level tiga tidak sampai ikut mengabaikan 3M (mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak). "Untuk pemerintah, 3T yaitu testing, tracing, dan treatment harus tetap.dilakukan," kata dia.

Menurut Ismen, meski zona dan level PPKM sudah turun, penanganan kasus Covid-19 harus diperkuat supaya kasusnya bisa lebih ditekan dan bisa menuju zona hijau. Kemudian, terkait virus Covid-19 varian Mu, dia menjelaskan, cara penularan virus ini tetap sama dengan melalui hidung dan mulut, sehingga penggunaan masker jangan sampai diabaikan untuk menekan penyebaran virus tersebut.

"Jangan sampai virus itu masuk ke badan kita, karena kalau dia sudah masuk kemungkinan virus untuk bermutasi itu semakin besar sehingga memang prokes harus tetap diketatkan," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika