REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengapresiasi penyaluran program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Lampung yang telah mencapai Rp 5,27 triliun. Jumlah debiturnya pun mencapai 154.355 debitur.
Secara rinci, jumlah KUR yang disalurkan oleh bank terdiri dari KUR super mikro senilai Rp 182,35 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 19.780. Lalu KUR Mikro sebanyak Rp 3,65 triliun untuk 125.557 debitur, KUR usaha kecil sebanyak Rp 1,44 triliun untuk 8.904 debitur, dan KUR TKI (Tenaga Kerja Indonedia) sebanyak Rp 1,66 miliar untuk 114 debitur.
Teten mengapresiasi pemerintah provinsi Lampung yang berani memberikan subsidi bunga tambahan hingga 3 persen. Hal ini membuat suku bunga yang diterima Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menjadi lebih kecil. Lewat kebijakan itu, tidak heran jika penyaluran KUR di Lampung cukup impresif.
"Kita sediakan pembiayaan murah seperti KUR. Pagu KUR saat ini Rp 253 triliun naik dibandingkan tahun lalu sebesar Rp 220 triliun dengan bunga 3 persen, tapi Lampung luar biasa, bisa berikan tambahan subsidi KUR hingga 3 persen. Ini jadi terobosan luar biasa," ungkapnya melalui keterangan resmi, Kamis (9/9).
Teten menambahkan, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM, telah diputuskan peningkatan plafon KUR tanpa jaminan dari Rp 50 juta menjadi Rp 100 juta. Tidak hanya itu, perpanjangan subsidi bunga 3 persen juga diberikan pemerintah sampai Desember 2021.
Lewat bantuan KUR berbunga rendah ini, Teten berharap UMKM bisa meningkatkan produktivitasnya sehingga mereka bisa naik kelas. Meski begitu, dia mengakui saat pandemi covid-19, sektor UMKM menjadi salah satu yang terdampak sehingga sekitar 500 ribu pelaku usaha gulung tikar.
Maka pemerintah saat ini bekerja keras membantu UMKM agar bisa tetap bertahan di tengah pandemi melalui penyediaan dana murah. "Alhamdulillah UMKM yang gulung tikar menurut data BPS tidak sebesar yang diprediksi ADB (Asian Development Bank) yang dikatakan mencapai 50 persen atau 30 juta UMKM. Jumlah UMKM kita yang gulung tikar sekitar 500 ribu akibat pandemi pelaku yang gulung tukar," kata Teten.
Teten menuturkan, saat ini pemerintah sedang mengupayakan agar plafon KUR untuk UMKM bisa mencapai Rpb20 miliar dari sebelumnya hanya Rp 500 juta. Wacana peningkatan plafon KUR ini dimaksudkan mendorong peningkatan rasio kredit kepada UMKM.
Dia menambahkan, penyaluran kredit oleh perbankan terhadap UMKM masih sangat rendah yaitu 20 persen. Rasio kredit ini dibandingkan dengan negara-negara tetangga sangat timpang. Di Singapura besaran rasio kredit perbankan ke UMKM 39 persen, Malaysia 50 persen, dan Korea Selatan hingga 81 persen. Pemerintah berharap dengan cara ini bisa meningkatkan rasio kredit hingga 30 persen pada 2024.
"Kita harus kejar target agar rasio kredit ke UMKM ini terus meningkat. Porsi kredit ke korporasi yang besar seharusnya mengecil dan biarkan mereka mengakses pendanaan melalui pasar modal," tuturnya.
Sementara, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan ekonomi di Bandarlampung. Dia mengakui beberapa program yang terkait dengan pengembangan koperasi dan UMKM sudah banyak digulirkan di wilayahnya.
Meski begitu, dia berharap dukungan tersebut dapat terus ditingkatkan agar pertumbuhan ekonomi Lampung bisa menjadi yang tertinggi di Sumatera. "Kita harap kerja sama dengan UMKM bisa terus dijalin dengan baik. Mudah-mudahan ada bantuan lagi bagi kota Bandarlampung untuk UMKM di sini," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika