REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menargetkan laju vaksinasi Covid-19 sebanyak 2,5 juta suntikan per hari pada bulan ini. Presiden Jokowi sebelumnya memberi target 2 juta dosis per hari pada bulan Agustus, namun hal itu hanya tercapai tak lebih dari lima kali.
Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengatakan, target vaksinasi yang belum tercapai lantaran adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Selain itu, target vaksinasi juga sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. "Kemarin (vaksinasi) belum optimal karena pembatasan kegiatan masyarkaat berpengaruh tentunya," ujarnya kepada Republika.co.id, Selasa (7/9).
Nadia juga mengungkapkan masih jauhnya target jumlah pemeriksaan (testing) dan pelacakan kontak erat (tracing) kasus Covid-19. Menrut dia, hal itu lantaran banyaknya masyarakat yang melakukan pemeriksaan Covid-19 di laboratorium swasta dan tidak diketahui terkonfirmasi positif atau tidak. Data tersebut, kata dia, tidak masuk dalam sistem NAR Kemenkes.
"Tujuan target testing kalau sekarang memang kasus turun tetapi di sisi lain memang masyarakat banyak yang tidak masuk untuk di-tracing dan kemudian di-testing," terangnya.
Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia, Masdalina Pane, mengatakan, permasalahan utama dalam mencapai target vaksinasi adalah ketersediaan vaksin yang masih minim. "Kelihatannya berjuta-juta, tapi sedikit diberitakan, padahal tidak begitu di lapangan," ujarnya.
Sementara, pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi Covid-19 sebanyak 70 persen. Cakupan tersebut dimaksudkan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.
Masdalina, melanjutkan, lambatnya laju vaksinasi bisa menjadi ancaman gelombang ketiga, bila pemerintah tidak mampu mendeteksi varian virus corona yang masuk ke Indonesia. Terlebih, bila pemerintah tidak mampu melokalisir penyebarannya.
Sehingga, mitigasi yang harus dilakukan adalah melakukan intervensi. "Intervensi standarnya isolasi dan karantina 1 kali masa inkubasi," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, epidimiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko mengatakan, untuk mencegah terjadinya pelonjakan angka penularan Covid-19, pemerintah harus menggunakan indikator dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
"Standar tes 1:1000 per pekan untuk positivity rate 5 persen dan harus meningkat angka tes jika positive rate jauh di atas 5 persen," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono menekankan target vaksinasi tersebut bukan hanya pekerjaan rumah bagi Kementerian Kesehatan. Karena, lanjut Dante, untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, kegiatannya bukan lagi kegiatan program vaksinasi pemerintah, tapi gerakan vaksinasi secara nasional.
"Ini bukan program eksplisit Kemenkes. Dengan bantuan teman-teman sekalian dari alumni, institusi, swasta, perusahaan, organisasi sosial, TNI POLri maka program vaksinasi ini bisa dilakukan percepatannya," tegasnya.
Vaksinasi, lanjut Dante, merupakan bagian dari empat pilar penting yang ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan pandemi secara cepat. Berdasarkan laporan angka kematian, 94 persen terjadi di rumah sakit lantaran belum mendapatkan vaksinasi.
Selain vaksinasi, kata Dante, pilar penting lainnya adalah aspek deteksi di mana testing dan tracing sangatlah penting. Pilar kedua, adalah upaya terapeutik untuk memberikan panduan kepada masyarakat untuk melakukan protokol kesehatan dan melakukan protokol pengobatan di rumah sakit hingga angka kematian menjadi menurun.
"Yang ketiga adalah bagaimana kita melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengambil bagian di tempatnya masing-masing untuk mengatasi pandemi ini melalui program protokol kesehatan yang sudah kita buat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
