REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — PPKM lambat turunkan transmisi COVID-19, ekonom INDEF Dradjad Wibowo menyaranakan pemerintah untuk mempercepat vaksinasi, jika perlu program booster vaksinas berbayar.
Dradjad mengatakan kalau dilihat dari sisi kesehatan publik dan ekonomi kesehatan, Indonesia belum mempunyai alasan kuat untuk menghentikan PPKM, apalagi di luar Jawa Bali. "Padahal sebagian daerah sudah menerapkan PPKM sejak 3 Juli lalu, berarti sudah dua bulan lebih,” kata Dradjad, Selasa (7/9).
Hal yang menjadi dilema, lanjut Dradjad, skema PPKM ternyata lambat menurunkan transmisi COVID-19. Dradjad menduga, penyebabnya karena banyaknya lubang dalam implementasi PPKM. Contohnya di Jabodetabek. Meski PPKM masih berlaku dengan level yang diturunkan, kemacetan banyak terjadi dan tidak sedikit masyarakat yang tidak memakai masker. Akibatnya, penularan COVID-19 jadi berkepanjangan.
Di sisi lain, lanjut Ketua Dewan Pakar PAN ini, secara ekonomi dan psikologis, masyarakat semakin sulit menanggung beban akibat PPKM. "Apalagi, per Maret 2021 jumlah penduduk miskin naik 1,1 juta dibandingkan Maret 2020 ketika pandemi baru mulai,” papar Dradjad yang intens mengamati pandemi COVID-19 dari aspek ekonomi ini.
Dradjad mengatakan pemerintah menghadapi buah simalakama sekarang. Jika pemerintah memutuskan melanjutkan PPKM tapi dilonggarkan, Dradjad menyarankan pemerintah perlu lebih realistis dengan target-target ekonomi 2021 dan 2022. "Pertumbuhan triwulan III dan IV jelas akan lebih rendah dari target pemerintah,” ungkapnya.
Baca juga : Jokowi Yakin Covid-19 Turun di Bawah 100 Ribu Kasus
Dradjad juga menyarankan percepat vaksinasi dengan berbagai cara, dan segera siapkan program booster, jika perlu melalui vaksin berbayar. Menurutnya, booster ini besar pengaruhnya bagi konfiden masyarakat menengah dan atas, yang ujungnya ke belanja konsumsi dan investasi mereka.
"Saya cukup yakin booster vaksin, jika perlu berbayar, bisa menjadi booster bagi konsumsi dan investasi, sehingga menjadi booster pertumbuhan juga,” papar Dradjad.
Pemerintah juga diminta untuk mencari langkah terobosan mendongkrak penerimaan negara, dengan menggunakan teknologi informasi dan intelijen. Menurutnya, ini penting sekali agar pemerintah bisa menjaga belanja perlindungan sosial, kesehatan dan riset penemuan obat dan vaksin, selain belanja penting lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika