REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Vaksinasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berkeliaran di jalan raya menuai sorotan dari DPRD Kota Bogor. Dinas terkait seperti Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor, termasuk pemerintah wilayah diminta untuk bekerjasama.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Ence Setiawan meminta agar Dinsos dan Dinkes Kota Bogor, serta aparatur wilayah tidak saling lempar terkait siapa leading sektor untuk vaksinasi massal PMKS.
“Harus ada kerjasama semua pihak, jangan saling lempar. Seharusnya PMKS pun jadi prioritas, karena mereka juga rakyat Indonesia. Bila ada salah satu dari mereka yang terinfeksi, bisa menyebarkan ke yang lain,” ujar Ence.
Ence mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melalui Dinkes Kota Bogor harus segera menjadwalkan vaksinasi untuk PMKS. Sebab, mereka pun memiliki hak kesehatan yang sama. Atas dasar itu, sambung dia, permasalahan tersebut akan dirapatkan di komisi.
“Kami akan rapatkan di komisi, agar rapat dengan instansi terkait dapat dilakukan,” katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengaku akan menyiapkan vaksin terhadap para PMKS di Kota Bogor. Kendati demikian, Bima Arya menuturkan, Pemkot Bogor belum bisa memastikan kapan tepatnya vaksinasi terhadap PMKS di Kota Bogor bisa dilaksanakan. Namun, dia memastikan PMKS akan menjadi target vaksinasi berikutnya.
“Iya kita akan mengarah ke sana, tapi yang penting itu sekarang menggapai target itu seperti apa, mobilisasinya seperti apa, mendatangkannya itu gimana? Tapi targetnya semua akan di vaksin,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
