REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui tak mudah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga nol persen pada 2024 mendatang. Apalagi saat ini, tingkat kemiskinan ekstrem Indonesia masih empat persen atau sekitar 10,86 juta jiwa.
"Jangka panjangnya itu 2024 kita harus menyelesaikan seluruhnya, ini memang bukan hal yang mudah untuk sampai 2024 itu menjadi 0 persen daripada kemiskinan ekstrem ini," kata Wapres saat memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual, Rabu (25/8).
Meski begitu, Wapres mengatakan, Pemerintah tetap berupaya mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem pada akhir tahun 2024 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan TNP2K, keseluruhan kemiskinan ekstrem berada di 212 kabupaten kota di 25 provinsi, yang merupakan kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk miskin.
Jumlah kemiskinan ekstrem ini mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP (purchasing power parity) per hari. Sementara, untuk kemiskinan secara nasional menurut data BPS adalah 10,14 persen atau 27, 54 juta jiwa.
Wapres menyebut, langkah jangka pendek Pemerintah dalam mencapai penurunan kemiskinan ektrem yakni tahun ini fokus untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem yang ada di tujuh provinsi. Tujuh provinsi itu antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, JTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.
"Menurut arahan Bapak Presiden penanganan kemiskinan ekstrem difokuskan pada tujuh provinsi saja untuk 2021 ini," ujar Wapres.
Wapres menjelaskan, dari tiap provinsi tersebut diambil lima kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat kantong kemiskinan ekstrem. Sehingga tahun ini targetnya ada di 35 kabupaten/kota yang mewakili 20 persen dari jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
"Saya kira yang ingin kita bahas bagaiamana menyelesaikan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi dengan 35 kabupaten ini, ini barangkali nanti yang menjadi fokusnya, sesuai dengan arahan presiden," kata Wapres.
Wapres juga meminta Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah memperkuat program/kegiatan bantuan penanganan kemiskinan ekstrem dan fokus ke wilayah-wilayah kantong kemiskinan ekstrem. Sehingga rumah tangga miskin ekstrem menerima manfaat semua program tersebut.
Untuk kepentingan tersebut, daftar 212 kabupaten/kota tersebut harus dilengkapi pula dengan informasi jumlah rumah tangga miskin termasuk rumah tangga miskin ekstrem.
“Bagi kementerian/lembaga yang memiliki program bantuan sosial bersasaran (targeted program), agar memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin/individu yang masuk kategori miskin ekstrem di fokus wilayah tersebut menerima bantuan sosial,” kata Kiai Ma’ruf.
Secara khusus, Wapres meminta kepada Menteri Sosial agar dapat segera menyelesaikan tugas pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ini agar dapat segera dimanfaatkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk penetapan sasaran kegiatannya.
Wapres juga menekankan, DTKS tidak hanya digunakan oleh program/kegiatan Kementerian Sosial saja, tapi juga digunakan oleh Kementerian/Lembaga lain. Bahkan, oleh Pemerintah Daerah yang memiliki program/kegiatan bersasaran rumah tangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika