REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kini sedang mengirimkan 8.165.232 dosis Vaksin Covid-19 ke daerah dan 5 juta lainnya juga akan dibagikan ke daerah. Begitu menerima vaksin, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan segera menghabiskan stok vaksin yang telah diterima karena Kemenkes akan terus mengirimkan pasokan imunisasi.
Plt Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan Kemenkes Ariati Anaya mengatakan, sebanyak 8.165.232 dosis vaksin kini sedang dalam tahap pengiriman dan segera diterima pemda. Padahal, pihaknya mencatat sebelumnya pemerintah memiliki sejumlah stok on hand Vaksin Covid-19 sebanyak 5.800.000 dosis yang segera akan didistribusikan ke daerah karena vaksin tersebut telah tiba di Tanah Air. Namun, vaksin tidak bisa langsung didistribusikan karena harus diberikan nomor batch dulu di Indonesia.
"Sehingga, dalam waktu dekat pemda akan mendapatkan pengiriman lebih dari 13 juta dosis," ujarnya saat konferensi virtual Kemenkes bertema Update Ketersediaan Vaksin Covid-19, Selasa (24/8).
Ia menambahkan, vaksin yang akan dibagikan ini perlu disyukuri karena artinya mempercepat proses vaksinasi di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan agar pemda untuk tidak lagi menahan stok vaksin tetapi menyegerakan vaksin-vaksin yang ada.
Sebab, Kemenkes berkomitmen akan terus mengirimkan vaksin sesegera mungkin untuk ke berbagai daerah. Kemenkes berharap hal ini bisa mempercepat target vaksinasi nasional. "Kemenkes mengimbau agar pemda terus secara rutin melakukan pencatatan dalam aplikasi kami di aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE) agar kami bisa mengirim vaksin-vaksin ke seluruh wilayah, provinsi, dan kabupaten/kota sesegera mungkin berdasarkan data dari SMILE tersebut," ujarnya.
Pihaknya khawatir kalau data tidak diperbarui oleh pemda, kemudian terlihat stok masih tinggi akhirnya pengiriman vaksin diutamakan ke daerah dengan jumlah vaksinnya sudah menipis. Terkait kemungkinan pemda sengaja menahan vaksin, pihaknya membenarkannya. Ia mengakui ada beberapa pemda yang menahan vaksin.
"Kami memahami bahwa pemda khawatir nantinya pada saat akan melakukan vaksinasi yang kedua, vaksinnya tidak ada. Itu pertimbangan pemda (menahan vaksin Covid-19)," katanya.
Kendati demikian, dengan bertambahnya jumlah vaksin atau ketersediaan vaksin saat ini maka Kemenkes berharap pemda segera menyuntikkan vaksin Covid-19. Kemenkes meminta pemda jangan khawatir karena dosis kedua vaksin segera dikirim. Untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi di daerah, dia melanjutkan, Kemenkes sengaja menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan bekerja sama dengan TNI/polri. "Aparat TNI/polri sangat membantu (vaksinasi) dan juga melakukan percepatan proses vaksinasi," ujarnya.
Di kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan (menkes) Budi Gunadi Sadikin mengakui, saat ini berhembus isu bahwa kabupaten/kota kekurangan vaksin atau ada daerah yang merasa kekurangan vaksin.
"Misalnya di daerah misalnya begitu menerima 1.000 dosis vaksin, pemda hanya menyuntik 500, yang sisanya ditahan sebagai stok untuk suntik dosis kedua. Atas arahan presiden Joko Widodo, kami ingin menegaskan daerah tidak perlu memegang stok karena nanti akan diatur pemyuntikan dosis kedua dari pusat," ujarnya.
Jadi, Kemenkes meminta pemda pakai saja semua dosis vaksin dan segera disuntikkan sesuai dengan aturan. Sementara itu, dia melanjutkan, manajemen stok dilakukan di pusat, sehingga tidak dilakukan di daerah. Pihaknya mengakui memang masih ada yang perlu diperbaiki. Misalnya Kemenkes vaksin yang harusnya untul suntikan dosis kedua, ternyata kadang-kadang masih ada yanh digunakan saat suntikan kesatu dan sebagian ditahan untuk suntikan kedua. "Sehingga, itu menyebabkan stok yang cukup banyak sekitar 25 juta dosis vaksin ada di daerah," ujarnya.
Selain sengaja menahan stok vaksin, pihaknya mencatat ada daerah yang memang tidak memiliki stok vaksin. Ia menjelaskan, sebenarnya pengiriman vaksin dari provinsi mungkin butuh sehari atau dua hari kemudian sampai ke kota/kabupaten. Tetapi, pihaknya tidak menampik ada juga vaksin yang tertahan lebih dari sepekan. Padahal, dia melanjutkan, presiden Joko Widodo mendorong supaya vaksin bisa cepat sampai ke kabupaten/kota karena banyak bupati/wali kota yang mengeluh.
"Oleh karena itu, kami (Kemenkes) membuat transparansi dengan membuka stok nasional sampai ke level kabupaten/kota. Ini ada di website vaksin.kemkes.go.id, ada menunya di kanan atas," ujarnya.
Ia menambahkan, situs tersebut adalah vaksinasi website dari Kemenkes yang berisi proses vaksinasi, hingga stok vaksin. Ia menambahkan, data stok vaksin ini bisa diakses baik oleh pemda, pemerintah pusat, aparat, dinas kesehatan, termasuk wartawan. Sehingga, dia melanjutkan, masyarakat bisa bantu kontrol secara transparan di kabupaten/kota mana yang stoknya tinggi dan kabupaten/kota mana yang stoknya rendah. Kendati demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan kemungkinan data ini tidak 100 persen online karena data ini membutuhkan disiplin seluruh aparat pemda di daerah untuk memperbarui datanya di sistem Kemenkes SMILE.
"Kami akan menggunakan data basement ini (SMILE) untuk pengiriman vaksin berikutnya. Karena kalau kelihatan masih ada stok maka kami tidak kirim, habiskan dulu persediaannya, sedangkan kabupaten/kota yang habis kami kirim," katanya.
Dengan demikian, ia menegaskan pembaruan data akan sangat penting. Sebab, Kemenkes ingin mengetahui stoknya masih tinggi atau tidak, kemudian menentukan pengirimannya. Ia mengeklaim data di SMILE ini membuat sistem jadi lebih transparan dan bisa saling kontrol.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemda bisa segera melakukan briefing dengan dinas kesehatan provinsi sepekan sekali atau dua pekan sekali. Pihaknya berharap transparansi bisa lebih baik. Kemudian, Kemenkes berharap data-data ini bisa digunakan oleh seluruh masyarakat, hingga aparat di daerah untuk mengetahui stok vaksin seperti apa.
Ikuti Whatsapp Channel Republika