REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk segera mengkoordinasikan kementerian/lembaga terkait serta Pemerintah Daerah dalam program percepatan penurunan stunting. Wapres menekankan perlunya konvergensi program penurunan stunting yang selama ini udah dijalankan oleh kementerian/lembaga maupun Pemda.
Apalagi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, Presiden Joko Widodo menetapkan Kepala BKKBN ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana program percepatan penurunan stunting.
"BKKBN agar memastikan konvergensi antar program dapat terealisasi, dari tingkat pusat hingga ke tingkat Desa, bahkan hingga ke tingkat rumah tangga," kata Wapres dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Pencegahan Stunting Tahun 2021, Senin (23/8).
Wapres yang juga Ketua Pengarah program percepatan penurunan stunting itu meminta agar rakornas hari ini memperkuat komitmen kepala daerah dalam menurunkan stunting di wilayahnya masing-masing.
Ia juga menginstruksikan pascarapat koordinasi ini dilanjutkan dengan pembekalan danpelatihan teknis kepada prganisasi perangkat daerah dari 154 kabupaten/kota yang menjadi lokasi prioritas tahun 2022. Pembekalan erkait dengan tahapan-tahapan penting untuk mencapai konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting.
Menurut Wapres, pemetaan sebelumnya menunjukkan jika kegiatan dan sumber anggaran stunting di Kabupaten/Kota dan Desa pada akhir 2019 dan awal 2020 sudah ada di lapangan yang dibiayai berbagai sumber anggaran. Bahkan di beberapa Desa, jumlah anggaran program dan kegiatan terkait percepatan penurunan stunting dapat melebihi Rp 1 miliar setiap tahun yang berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Khusus, program Kementerian/Lembaga, APBD provinsi dan kabupaten/kota serta Dana Desa.
"Hasil pemetaan tersebut membuktikan bahwa seharusnya kita tidak terkendala oleh ketersediaan anggaran. Masalahnya ada pada bagaimana program tersebut dilaksanakan, terutama konvergensi antar program," kata Wapres.
Oleh karena itu, ia meyakini konvergensi bisa diwujudkan melalui program dan kegiatan yang konvergen, menyasar pada kelompok sasaran utama, yaitu ibu hamil, ibu menyusui dan anak di bawah usia dua tahun yang kemudian disebut sebagai Keluarga 1000 Hari Pertama Kehidupan. Begitu juga memastikan kesehatan remaja puteri, pasangan usia subur dan anak balita sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
Apalagi, capaian penurunan angka stunting selama tujuh tahun terakhir sudah baik. Ia mengungkap, Pemerintah bersama pihak terkait selama tujuh tahun terakhir telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019.
Wapres mengatakan, upaya penurunan stunting ini harus terus dipertahankan demi untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024.
"Maka Insya Allah sasaran 14 persen pada akhir tahun 2024 akan tercapai. Inilah tugas pertama bagi Kepala BKKBN," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika