REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar pemerintah daerah dapat memetakan kembali semua program, kegiatan dan anggaran yang terkait percepatan penurunan stunting di wilayahnya. Wapres menilai, pemetaan itu penting untuk mengetahui sejauh mana progres program percepatan penurunan stunting di tiap wilayah.
"Program apa saja yang masih berjalan, program apa saja yang cakupannya belum merata, dan program apa saja yang terhenti selama masa pandemi," ujar Wapres saat sambutan di Rakornas Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting yang digelar virtual, Senin (23/8).
Wapres menekankan, dari pemetaan itu, pemda bisa menyusun rencana kegiatan stunting selanjutnya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan. Sehingga seluruh layanan yang dibutuhkan dapat diterima kelompok sasaran.
Wapres mengingatkan upaya penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
"Menurut berbagai literatur, intervensi gizi sensitif ini memiliki kontribusi lebih besar, yakni 70 persen dalam upaya penurunan stunting," kata Wapres.
Menurut Wapres, meski berbagai program yang terkait dengan penurunan stunting selama ini sudah dijalankan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah sesuai tugas dan kewenangannya.
Akan tetapi, tantangan saat ini ialah memastikan seluruh program yang alokasi anggarannya berasal dari berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun dari sumber-sumber lainnya itu, dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima rumah tangga sasaran. Sebab kata Wapres, konvergensi berbagai program dalam penurunan stunting menjadi kata kunci untuk memastikan program-program intervensi dilaksanakan secara optimal sehingga berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting.
"Untuk mewujudkannya diperlukan upaya keras dari kita semua. Setiap lembaga yang terlibat diminta untuk menghilangkan ego sektoral, karena konvergensi membutuhkan kerja kolaborasi antar berbagai pihak," katanya.
Apalagi, cacapaian penurunan angka stunting sebelum pandemi sudah baik selama tujuh tahun terakhir. Ia mengungkap, pemerintah bersama pihak terkait selama tujuh tahun terakhir telah berhasil menurunkan prevalensi stunting dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 27,7 persen pada tahun 2019. Wapres mengatakan, upaya penurunan stunting ini harus terus dipertahankan demi untuk mencapai target 14 persen pada akhir tahun 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
