REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendukung ide Megawati Soekarnoputri ingin mempopulerkan panggilan 'bung'. Panggilan 'bung' dinilai bisa menghilangkan mental feodalisme yang gila hormat.
"Sapaan 'bung' memiliki makna yang egalitarian (kesetaraan). Bung Karno dan Bung Hatta dipanggil bung, tidak dipanggil dengan gelar yang lain, misalnya selalu ingin dipanggil paduka yang mulia," kata Wakil Kepala BPIP Profesor Hariyono seperti dikutip dari laman BPIP.go.id, Senin (16/8). Laman BPIP.go.id mengutip berita ini dari Detik.com.
Ia menjelaskan sapaan bung sudah digunakan dalam pergerakan nasional sebelum Indonesia merdeka. "Sapaan 'bung' sudah ada sejak zaman pergerakan nasional sebelum merdeka. Itu adalah antitesis terhadap struktur ekonomi politik kolonial. Dulu, ada kelas Eropa sebagai yang tertinggi, ada Timur Asing, dan ada pribumi," kata Hariyono.
Sapaan bung mencoba menghancurkan kelas-kelas sosial yang dibangun sejak era feodalisme dan dilestarikan penguasa kolonial. Pancasila kemudian digali Bung Karno dan memuat sila 'Kemanusiaan yang Adil dan Beradab' dan 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia' yang bersifat egaliter. "Ini sesuai konsep sila ke-2. Kita tidak menyembah orang lain meski juga tetap menghormati orang lain," ujarnya.
Selanjutnya, Hariyono melihat gejala feodalisme muncul lagi. Namun, saat ini, menurut Hariyono, gejala feodalisme muncul lagi. Sapaan 'bung' perlu dipopulerkan lagi supaya feodalisme tidak semakin subur.
"Mental feodal atau neofeodalisme di pemerintahan harus dihilangkan. Lihatlah, elite politik, ekonomi, sosial, bahkan agama tidak melayani rakyat maupun umat. Ini menurut saya, orang yang punya kedudukan memang harus kita hormati, tapi tidak harus dikultuskan, kemudian rakyat cuma menjadi objek belaka," kata Hariyono.
Seharusnya, di alam demokrasi saat ini, mental feodal harus hilang. Ini bukan negara monarki, melainkan negara republik. BPUPKI sudah memilih hal itu. Di alam republik, rakyat bukanlah 'kawula negara' seperti di alam kerajaan, namun rakyat adalah 'warga negara' yang setara. Sebelumnya, Megawati menyampaikan panggilan 'bung' bisa dipakai untuk menyapa orang tanpa memikirkan pangkat dan jabatan. Dia ingin panggilan 'bung' populer kembali.
"Menurut saya, kita harusnya mempopulerkan menyebut 'bung', seperti tidak ada perbedaan," kata Megawati dalam peringatan HUT ke-119 Proklamator RI Mohammad Hatta yang digelar oleh Badan Nasional Kebudayaan Pusat (BKNP) PDIP secara virtual, Kamis (12/8).
Sebagaimana diketahui, Megawati adalah Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP, dan Ketua Dewan Pengarah BPIP. Megawati juga merupakan putri Presiden ke-1 RI Soekarno, yang juga populer disapa sebagai Bung Karno.
Ikuti Whatsapp Channel Republika