REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah diharapkan memberi peluang usaha yang sama kepada perusahaan farmasi swasta nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memproduksi obat yang dibutuhkan negara. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menyampaikan, kesamaan peluang ini dapat mendorong ekonomi nasional.
"Ingat, perusahaan swasta juga penopang ekonomi nasional. Saya kira jika industri farmasi swasta di luar BUMN bisa tumbuh besar, saya kira yang untung adalah bangsa kita," kata dia di Jakarta, Rabu (18/8).
Menurutnya, tidak mungkin penanganan Covid-19 saat ini hanya dilakukan oleh pemerintah. Ia mengatakan, pemerintah harus mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam penyediaan obat-obatan.
"Soal obat-obatan, kita dorong kepada pemerintah untuk jenis obat tertentu seperti obat antivirus, bisa diproduksi di Indonesia sehingga kita tidak terlalu tergantung pada obat impor dari luar negeri. Itu menjadi salah satu solusinya," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah ini.
Dia mengatakan, parlemen akan mendorong perusahaan farmasi di luar BUMN untuk bisa memproduksi obat-obatan di dalam negeri.
"Ketika perusahaan farmasi swasta mampu memproduksi kebutuhan obat-obatan dalam negeri justru kita sambut baik," ujar Rahmad.
Senada, anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, berkaitan dengan ketersediaan obat Covid-19, saat ini belum maksimal. Dia memberi contoh saat Presiden Joko Widodo melakukan inspeksi obat-obatan ternyata tidak tersedia obat di beberapa apotek.
"Nah, ini tidak boleh terjadi apalagi pada situasi pandemi. Masyarakat harus memastikan bahwa obat selalu tersedia sehingga mereka bisa mendapatkan perawatan," ujarnya.
Menurutnya pemerintah harus memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk swasta untuk memproduksi obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat tapi dengan catatan harus lewat SOP dan tentu di bawah pengawasan BPOM karena ini menyangkut nyawa manusia.
"Proses perizinan dan pengawasan harus berjalan dengan seefektif mungkin karena kondisi saat ini sedang krisis dan darurat. Jangan sampai kebutuhan obat-obatan masyarakat tidak terpenuhi karena proses perizinan dan administrasi yang memakan waktu berminggu-minggu," tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tidak memungkiri Indonesia masih lemah dalam konteks kemandirian industri obat, vaksin Covid-19, dan alat-alat kesehatan (alkes) di saat pandemi Covid-19 sudah berjalan hampir dua tahun di dalam negeri. Hingga kini pemerintah pun masih mencari solusi guna memecahkan masalah tersebut.
"Masih menjadi kelemahan serius yang harus kita pecahkan," kata Presiden Jokowi saat membacakan pidato kenegaraan di Gedung Parlemen Jakarta, Senin (16/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika
