Amiruddin Laupe mengatakan, gotong royong terkandung dalam empat konsensus kenegaraan, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Lebih jauh lagi, gotong royong dalam Bhinneka Tunggal Ika itu dapat mengatasi ancaman aktual seperti terorisme dan radikalisme atau ancaman potensial seperti konflik terbuka.
“Toleransi dan gotong royong dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah modal utama mempersatukan bangsa,” kata Amiruddin.
Agar dapat melaksanakan praktik Bhinneka Tunggal Ika, kata dia, bangsa Indonesia harus memahami arti penting dari Pancasila, yang dibumikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Dia berpendapat, untuk mengaktualisasikan Pancasila, yang pertama adalah setiap warga negara dan kelompok memiliki kesadaran untuk bela negara, yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3, “Hal itu berlaku juga untuk ormas-ormas serta parpol yang paling mewakili masyarakat,” paparnya.
Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Drajat Wisnu Setyawan, mengingatkan nilai luhur Pancasila yang seharusnya menjadi pondasi dan praktik bernegara yang dicetuskan Bung Karno pada 1 Juni 1945.
Namun, justru kini pemaknaannya semakin pudar. “Perlu sinergi bersama antara pemerintah, masyarakat, ormas dan lainnya untuk membumikan Pancasila,” kata Drajat.
Menurutnya, kondisi aktual saat ini yang berkaitan dengan kemajemukan Indonesia, yang disebabkan oleh keterbukaannya informasi dan kemajuan teknologi sehingga berdampak munculnya hoaks yang dapat memicu kericuhan, sehingga masyarakat dapat terprovokasi dengan isu SARA.
“Munculnya ancaman keutuhan NKRI ini, disebabkan kurangnya pemaknaan dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Termasuk keterbatasan perangkat kebijakan, bergesernya nilai etika kehidupan, dan memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa,” ucapnya.
Dia mengatakan, hasil survei Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap eksistensi Pancasila pada tahun 2019, menunjukkan bahwa dari 1.200 orang di 34 provinsi, sekitar 62 persen masih menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, 14 persen tidak mengetahui dan 24 persen mulai meninggalkan nilai-nilai Pancasila.
Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah yang dapat dilakukan ormas sebagai bentuk lembaga demokrasi di Indonesia untuk mewujudkan Demokrasi Pancasila, untuk memperkuat ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
