REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Jawa Barat, tidak lagi mengeluarkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Untuk mengetahui status pembayaran pajak, masyarakat bisa mengakses website yang disediakan.

"Mulai hari ini (Kamis, 12/8). Sebagai gantinya, masyarakat bisa mengakses di website PBB atau aplikasi Depok Singel Window (DSW) untuk melihat status pembayaran pajak, setiap tahunnya," kata Kepala Bidang Pajak Daerah II, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Muhammad Reza dalam keterangannya, Kamis (12/8).

Menurut dia, STTS atau yang sering disebut kertas merah PBB itu hanya Bank BJB yang mengeluarkan. Sedangkan saat ini market place pembayaran kita sudah banyak. Untuk itu, per hari ini STTS resmi dihilangkan.

Reza menjelaskan, banyak masyarakat yang mengira pembayaran PBB baru akan sah jika mendapatkan STTS. Padahal, imbuhnya, dengan bukti atau struk yang dikeluarkan dari market place lain, itu sudah menjadi bukti yang kuat bahwa pembayaran telah berhasil dan terinput di sistem BKD.

Reza juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak pada tanggal 31 Agustus setiap tahunnya. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembagunan di Kota Depok. Untuk itu, kata dia, pihaknya berupaya memperluas channel pembayaran dengan melibatkan marketplace seperti Bank BJB, loket PBB di 11 kantor kecamatan, Bank BTN, Kantor Pos, Indomart, Alfamart, BNI, Cimb Niaga, OCBC NISP tokopedia dan lain sebagainya. Jadi, masyarakat bisa dengan mudah menjangkaunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika