REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan, protokol kesehatan (prokes) merupakan tindakan paling nyata menghindari potensi penularan Covid-19. Namun, meskipun sudah disosialisasikan sejak awal pandemi, hal tersebut masih belum sempurna dijalankan oleh semua pihak.
"Kebijakan apapun terkait penanganan Covid ini, itu yang utama adalah menyangkut prokes itu jalan di lapangan. Ini yang kita pidato dari awal Covid, itu masih belum bisa jalan," ujar Melki dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (7/8).
Protokol kesehatan, kata Melki, merupakan perilaku baru manusia yang mau tidak mau harus dijalankan di tengah pandemi. Namun, justru sebaliknya, ada kecenderungan orang-orang akan sedikit melonggarkan prokesnya ketika kasus infeksi Covid-19 menurun.
"Justru di saat kita mulai menurun ini, mulai terkendali ini, ada kecenderungan kita akan lengah. Nah memastikan protokol kesehatan ini jalan di lapangan adalah yang utama," ujar Melki.
Jika masyarakat tak disiplin dalam menerapkan prokes, bukan tidak mungkin kasus infeksi Covid-19 akan kembali meningkat. Imbasnya, pemerintah terpaksa kembali melakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
"Protokol kesehatan di lapangan ini menjadi PR (pekerjaan rumah) besar kita bersama. Ini bukan hanya PR pemerintah, DPR, tapi kita semua," ujar politikus Partai Golkar.
Sementara itu, penanganan pandemi, khususnya Covid-19 haruslah berfokus pada tindakan preventif, yakni testing, tracing, dan treatmet. Termasuk dengan vaksinasi yang diharapkan dapat memunculkan kekebalan komunitas atau herd immunity.
"Dan 5M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas) itu juga akan sangat menentukan keberhasilan penanganan pandemi," ujar Epidemiolog dari Griffith University.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
