REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan pihaknya akan bekerja keras memastikan agar proyek-proyek konstruksi dan infrastruktur, khususnya yang dikerjakan oleh Negara, jangan sampai berhenti. Sebab bila terjadi, maka dampaknya akan multiplier, dimana sektor keuangan juga akan terbebani.
Hal itu disampaikannya dalam webinar 'Antisipasi Dampak Ekonomi Terhadap 8 juta Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi dan Jasa Pendukung Pada Masa Covid-19' yang digelar DPP PDI Perjuangan (PDIP), Jumat (6/8).
Di acara itu, hadir Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto; Menteri PUPR Basuki Hadimuljono; Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soedjono; Wadirut Bank Mandiri Alexandra Askandar; Dirut Waskita Karya Destiawan Soewardjono' dan Dirut PT Jaya Konstruksi Sutopo Kristanto. Pesertanya adalah ratusan kepala daerah serta pengurus PDIP seluruh Indonesia.
Kata Wimboh, harus diakui bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan penurunan ekonomi yang luar biasa bagi masyarakat umum non pegawai negeri. Pedagang pakaian menjerit karena warga tak lagi berbelanja pakaian, katering juga terhenti, hotel tak terisi, dan lain-lain. Dampaknya, perbankan juga terbebani karena pengusaha tak mampu membayar kreditnya.
Begitupun di sektor konstruksi. Jika para pengusaha melakukan pembangunan, namun kesulitan mencari pembeli. Banyak yang harus menghadapi potensi kredit macet. Oleh OJK, semua diajak bicara agar restrukturisasi bisa dilakukan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
