Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, fasilitas hotel untuk isoman bagi anggota DPR RI yang positif Covid-19 tak hanya diperuntukkan bagi anggota DPR. Melainkan, dapat dimanfaatkan oleh staf, tenaga ahli, dan aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di Kompleks Parlemen.
"Fasilitas isoman bukan hanya anggota DPR, tetapi meliputi tenaga ahli, kemudian staf anggota DPR, dan ASN yang berada di lingungan DPR. Jadi tidak khusus hanya anggota DPR," ujar Dasco kepada wartawan, Rabu (28/7).
Ia juga menjelaskan, fasilitas isoman bagi legislator dan orang-orang yang bekerja di Kompleks Parlemen diprioritaskan terlebih dahulu untuk ditempatkan di Wisma Griya Sabha atau dikenal dengan nama Wisma Kopo milik DPR. Jika tempat tersebut penuh, barulah mereka yang positif Covid-19 dapat menggunakan dua hotel yang telah disediakan oleh Setjen DPR.
"Tentunya ini adalah upaya kami dalam menekan laju Covid-19 atau kemudian menjaga dampak Covid-19 di lingkungan DPR sebagai aturan yang ada," ujar Dasco.
Fraksi Partai NasDem secara tegas menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bintang tiga yang diberikan kesetjenan DPR untuk anggota DPR yang terpapar positif Covid-19. Ketua Fraksi Partai NasDem, Ahmad Ali, melarang anggotanya menerima fasilitas tersebut.
"Kalau NasDem sudah pasti kita tolak, saya larang pasti. Kalau ada anggota dari NasDem yang menerima fasilitas itu, itu udah bebal itu. Jadi NasDem nggak bisa menggunakan fasilitas itu," kata Ahmad kepada Republika, Rabu (28/7).
Menurutnya, kebijakan tersebut dinilai berlebihan. Sebab, saat ini tidak sedikit masyarakat yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan.
"Lebih bagus fasilitas yang disiapkan untuk anggota DPR tersebut dialokasikan untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.
Dirinya meyakini para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri dan keluarganya serta membiayai sendiri isolasi mandiri dengan uang pribadi. Dirinya mengajak semua pihak untuk berempati di tengah kondisi pandemi saat ini.
"Kita berempati dulu saat sekarang ini. Rakyat kita enggak memaksa kita untuk tiap hari bekerja di kantor tapi kita juga melakukan PPKM kan, jadi apa? Kalau memang tidak bisa isolasi mandiri di rumah jabatan, isoman di luar, kan masa anggota DPR tidak mau, secara ekonomi pasti mapan lah hanya untuk menutupi hal-hal seperti itu kan," ungkapnya.
Ia menambahkan, jangan sampai kebijakan tersebut membuat kepercayaan publik terhadap DPR merosot. Ia juga tidak ingin muncul kesan DPR dan masyarakat berjarak dengan adanya pemberian fasilitas khusus tersebut.
"Jangan kemudian yang begini-begini ini membuat kita semakin berjarak terhadap kepentingan rakyat, lembaga DPR semakin dijauhi oleh rakyat, anggota DPR semakin dijadikan musuh bersama oleh masyarakat, jangan lah," harapnya.
Anggota Komisi IX DPR Anas Thahir menilai, fasilitas isoman di hotel untuk anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19 adalah kontraproduktif. Menurutnya, hal tersebut justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
"Saya nilai kontra porduktif dan bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Karena pada dasarnya semua warga harus memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan," ujar Anas lewat keterangan tertulisnya, Rabu (28/7).
Menurutnya, anggota DPR yang positif Covid-19 dapat memanfaatkan rumah dinasnya untuk melakukan isoman. Apalagi, rumah dinas para legislator berada di kompleks tersendiri dan tidak ada kontak langsung dengan masyarakat.
"Tidak kontak langsung dengan masyarakat dan memiliki halaman yang cukup luas untuk aktivitas di ruangan tanpa berinteraksi langsung dengan orang lain," ujar Anas.
Di samping itu, anggaran yang digunakan untuk menyewa hotel isoman bagi anggota DPR dapat dialihkan ke keperluan yang lebih penting. Terutama untuk masyarakat yang begitu terdampak akibat pandemi Covid-19.
"Kondisi anggaran negara sedang tidak baik, tidak perlu DPR membebani anggaran negara hanya untuk fasilitas isoman," ujar Anas.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai kebijakan penyediaan fasilitas isoman khusus untuk anggota DPR berpotensi merusak citra dan kepercayaan publik terhadap DPR. Sebab, kebijakan itu muncul di tengah situasi krisis yang juga dialami masyarakat.
"Berulangnya kebijakan atau penyediaan fasilitas khusus bagi anggota DPR yang selalu dikritik publik memperlihatkan wakil rakyat sedang menantang rakyat sendiri," kata Formappi kepada Republika, Selasa (27/7).
Lucius menduga kebijakan fasilitas isolasi mandiri khusus anggota DPR di hotel adalah bentuk ketakpedulian Setjen DPR pada citra parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Menurutnya Sekjen DPR, Indra Iskandar, hanya berpikir bagaimana membuat anggota DPR yang dilayaninya makin senang dan happy.
"Toh posisi Sekjen tak tergantung pada seberapa publik percaya padanya. Jabatan sekjen justru tergantung pada seberapa anggota DPR yang dilayani merasa terlayani dengan baik dan mewah," tuturnya.
Dirinya juga menduga kalau kebijakan ini murni inisiatif Sekjen DPR. Apalagi baru-baru ini ramai kritikan untuk sekjen yang juga disuarakan oleh sebagian anggota DPR lantaran posisinya yang merangkap Komisaris BUMN.
"Jadi dengan menyediakan fasilitas khusus untuk isolasi mandiri, sekjen akan terlihat peduli dengan anggota DPR, sehingga tak ikut-ikut mempersiapkan rangkap jabatan yang diembannya sebagai Sekjen sekaligus komisaris," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
