REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna menyatakan pihaknya belum pernah mengajukan surat pengajuan Pelaksana Tugas (PLT) untuk wali Kota Bandung. Menurutnya Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sampai saat ini masih dipimpin oleh Wali Kota, Oded M. Danial.
Ema menegaskan, hingga kini dirinya masih menerima arahan dari Oded. Bahkan, instruksi terakhir baru saja dia terima yakni guna memastikan bantuan sosial bagi masyarakat agar dipastikan sudah tersalurkan.
"Kita tidak ada mengajukan PLT. Beliau (Oded) masih mengkoordinasikan semua perangkat yang ada di Pemerintah Kota. Jadi penyelenggaraan pemerintahan masih beliau laksanakan," ucap Ema, Selasa, (26/7).
Ema tidak memungkiri apabila belakangan ini kondisi kesehatan Oded tengah menurun. namun segala kewajibannya selaku kepala pemerintahan tetap ditunaikan dengan baik.
"Pengkoordinasian dan keperluan administrasi pemerintahan itu masih dapat dijalankan oleh Pak Wali. Di tengah keterbatasan kesehatannya, kebutuhan administrasi itu tetap ditandatangani oleh beliau," tutur Ema.
Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya mengungkapkan bahwa sebenarnya gejala kurang sehat sudah ditunjukan Oded sejak beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan perbincangannya bersama Oded, sambung Sony, Wali Kota Bandung tersebut sempat tidak sengaja berujar bahwa sebetulnya dalam beberapa pekan terakhir sudah diminta istirahat oleh dokter.
"Sudah sejak lama harusnya beristirahat dulu, tetapi selalu tidak mau. Beliau masih bersikeras, padahal dokternya sudah menyarankan," kata Sony.
Saat ditanya kenapa masih bersikukuh untuk bekerja, Sony menyebutkan bahwa Oded sangat ingin memastikan dan memperjuangkan berbagai hal terkait penanganan selama pandemi Covid-19 dapat berjalan baik. Seperti ketika memutuskan memakai APBD untuk bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diambil.
Sehingga, lanjut Sony, Oded terus bolak balik ke Kantor DPRD Kota Bandung untuk berkoordinasi agar bantuan sosial bisa segera direalisasikan. Walhasil bantuan senilai Rp. 30 Miliar berhasil digelontorkan untuk 60 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bandung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika