Selasa 27 Jul 2021 03:56 WIB

Indef: Pemulihan Kesehatan Masyarakat Harus Jadi Prioritas

Indef setuju PPKM untuk dilanjutkan.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Andri Saubani
Pekerja memanggul beras bantuan PPKM saat proses penyaluran di Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, Senin (26/7/2021). Kementerian Sosial bekerja sama dengan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan beras masing-masing 10 kg beras kepada 952 ribu penerima di Sumatera Utara demi meringankan beban masyarakat yang terkena imbas pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Foto: ANTARA/Fransisco Carolio
Pekerja memanggul beras bantuan PPKM saat proses penyaluran di Gudang Perum Bulog Kantor Wilayah Sumatera Utara, Medan Barat, Medan, Sumatera Utara, Senin (26/7/2021). Kementerian Sosial bekerja sama dengan Perum Bulog akan menyalurkan bantuan beras masing-masing 10 kg beras kepada 952 ribu penerima di Sumatera Utara demi meringankan beban masyarakat yang terkena imbas pandemi COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti memandang, PPKM Darurat atau yang kini sudah berganti menjadi level, memang masih perlu dilanjutkan. Menurutnya, hal itu mengingat kebutuhan kesehatan adalah kebutuhan yang mendesak.

"Ini (PPKM) harus dilanjutkan, karena pemulihan kesehatan masyarakat harus jadi prioritas," ujar dia dalam diskusi "Gonta-Ganti Strategi, Ekonomi Kian Tak Pasti" yang diadakan Indef di Jakarta, Senin (26/7).

Baca Juga

 

Dia menambahkan, saat ini yang menjadi ujung tanduk permasalahan Indonesia memang sektor kesehatan, alih-alih dari ekonomi. Esther tak menampik jika ekonomi juga merupakan hal yang penting. Aral melintang, masih banyak nyawa berjatuhan dan membuat ekonomi seakan percuma dan mubazir.

Membandingkan penanganan kasus di Indonesia dan China saat awal pandemi, dia mengkritik keras. Menurutnya, saat awal pandemi China sangat sigap dengan melakukan lockdown pertama kali.

"Mereka menutup Wuhan. Jadi tidak ada keluar masuk. Meski bukan hal biasa saat itu, lockdown dibuka dan jalur bisnis Provinsi Hubei kembali dibuka, meski akhirnya ditutup lagi hingga kasus benar-benar teratasi,’’ jelas dia.

Esther menambahkan, seharusnya pemerintah sejak awal juga memberlakukan pengetatan seperti yang dilakukan China. Hal itu, terbukti dengan hasil yang kini didapat, meski lockdown ketat, banyak negara yang berhasil mengendalikan pandemi dan digadang-gadang bisa memulihkan ekonomi.

"PPKM level 4 ini sudah benar dilakukan pemerintah, tapi, ini harus benar-benar dilakukan, jangan hanya lip service," jelas dia.

Dampak pada ekonomi memang dinilainya akan besar. Akan tetapi, jika kembali berkaca pada banyak negara, perekonomian juga membaik setelah memberlakukan lockdown ketat.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement