REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta dilakukan upaya tambahan untuk menurunkan mobilitas kegiatan masyarakat di wilayah Jawa Timur. Ini karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali, tidak berdampak pada penurunan mobilitas secara signifikan di Jawa Timur.

"Penurunannya juga belum sejauh Provinsi DKI, sehingga untuk Provinsi Jawa Timur diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik lagi," ujar Wapres saat memberi arahan kepada Satgas Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Rabu (21/7).

Wapres menilai upaya tambahan untuk mengantisipasi pelaksanaan PPKM Darurat di Jawa Timur yang menemui kendala. Hal ini juga tercermin dari data Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021 di Provinsi Jawa Timur yang menyebut penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi belum seluruhnya diterapkan di Jawa Timur.

"Atau belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta, masih di bawah DI Yogyakarta dan Bali. Ini menurut data dari Community Mobility Google," ujarnya.

Karena itu, Wapres berharap upaya ekstra dalam memastikan PPKM Darurat di Provinsi Jawa Timur terlaksana dan berhasil mengendalikan laju penyebaran Covid-19. Selain itu, Wapres juga berharap koordinasi antara pemda dan pemerintah pusat juga ditingkatkan.

Apalagi, saat ini pemerintah menggunakan istilah PPKM berdasarkan kategori level. "Sekarang sudah dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan menggunakan levelering, ada level 4, level 3, dan disesuaikan. Saya ingin mendorong dan memfasilitasi agar koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dapat terlaksana dengan baik lagi," katanya

Karena itu, Wapres memfokuskan pembahasan dalam tiga hal. Yakni, pelaksanaan PPKM di setiap daerah, kemudian pelaksanaan 3T yakni testing, tracing dan treatment, serta ketiga, pelaksanaan vaksinasi. Tak hanya itu, Wapres juga mengingatkan tentang realisasi Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Ikuti Whatsapp Channel Republika