Senin 19 Jul 2021 13:24 WIB

Diapresiasi, Langkah Prabowo Alih Fungsi Pusdiklat Jadi RSD

Prabowo tampaknya memiliki sense of crisis, dengan kesadaran sendiri menyediakan RS

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan dan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (14/7). Kedua lokasi itu dijadikan sebagai rumah sakit satelit bagi RS dr Suyoto yang selama ini telah melayani pasien Covid-19.
Foto: dok. Kemhan
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto, meninjau langsung kesiapan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan dan Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Rabu (14/7). Kedua lokasi itu dijadikan sebagai rumah sakit satelit bagi RS dr Suyoto yang selama ini telah melayani pasien Covid-19.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, mengapresiasi langkah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang mengalihfungsikan fasilitasnya menjadi rumah sakit darurat (RSD) penanganan Covid-19.

“Sejak awal pandemi saya sebenarnya sudah menyarankan mobilisasi sumber daya maupun sarana prasarana nasional sebagai solusi dan antisipasi kebutuhan dalam keadaan darurat,” katanya kepada wartawan, Kamis (15/7).

Adapun saat ini, menurut dia, persoalan yang dihadapi dalam penanganan Covid-19 tidak sekadar infrastruktur, tetapi juga tenaga kesehatan (nakes). 

"Ini yang perlu solusi lain, seperti mobilisasi SDM (sumber daya manusia) supaya tenaga kesehatan benar-benar fokus pada penanganan pasien, tidak lagi direpotkan oleh persoalan administratif dan lain-lain," katanya.

Kementerian Pertahanan, sambung Fahmi, dapat melakukannya dengan memobilisasai komponen pendukung (komduk) pertahanan nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Nasional (UU PSDN).

Peneliti Senior Marapi Consulting and Advisory Beni Sukadis juga mengapresiasi langkah Prabowo yang memutuskan untuk mengubah lokasi-lokasi pusdiklat Kemenhan menjadi rumah sakit darurat pasien Covid-19.

“Pembukaan rumah sakit darurat saya pikir bisa membantu kekurangan tempat tidur atau fasilitas kesehatan yang mengalami tekanan akibat melonjaknya penderita Covid-19. Langkah Kemenhan patut diapresiasi dalam hal ini,” kata Beni.

Senada dengan Fahmi, Beni juga mengatakan bahwa selain menambah fasilitas kesehatan darurat, Kemenhan juga perlu memastikan tenaga kesehatannya. Saat ini, sejumlah fasilitas Kemenhan dialihfungsikan menjadi RS darurat Covid-19, yaitu Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Adapun Badiklat Kemhan Salemba, Jakarta Pusat; Pusdiklat Bela Negara di Rumpin, Bogor; dan mess stand by force di IPSC Sentul, Bogor juga akan dijadikan lokasi RS darurat. Dengan demikian, akan ada total 1.650 tempat tidur tambahan bagi pasien Covid-19 se-Jabodetabek.

Fasilitas tambahan ini dapat dimanfaatkan untuk merawat pasien Covid-19 bergejala sedang dan dilengkapi juga dengan tenaga kesehatan, seperti dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru, dan dokter anestesi. Untuk tenaga kesehatan tambahan, Kemenhan telah mengerahkan para komduk yang telah memiliki keahlian, seperti dokter umum, perawat, apoteker, pranata lab, radiographer, dan lain-lain.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pada Rabu bahwa para komduk kesehatan tersebut sudah bekerja di fasilitas kesehatan yang ada lebih dari satu tahun. “Para sukarelawan juga banyak dari daerah-daerah sebagai komponen pendukung. Kita ada komponen pendukung kesehatan sudah bekerja lebih dari satu tahun di Rumah Sakit Suyoto," kata Prabowo.

Langkah Prabowo menyiapkan lokasi-lokasi pusdiklat di bawah kementeriannya untuk menyediakan 1.650 tempat tidur tambahan bagi pasien Covid-19 itu juga disebut sebagai bukti kepekaan terhadap situasi krisis. 

"Prabowo tampaknya memiliki sense of crisis, sehingga dengan kesadaran sendiri menyediakan rumah sakit untuk digunakan penanganan pasien Covid-19," ujar pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga.

Ia melanjutkan bahwa menteri lainnya perlu memiliki inisiatif yang sama. "Para menteri lain diharapkan segera memberikan kontribusi nyata dalam penanganan Covid-19. Hanya dengan begitu, kabinet Jokowi hadir secara nyata membantu penderitaan rakyatnya," katanya.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement