REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengakui update data penerima bansos yang harus selalu harus diperbaharui menjadi kendala utama penyaluran bantuam sosial (bansos) selama PPKM Darurat. Mensos yang akrab disapa, Risma ini mengakui memang seharusnya data penerima ini selalu diperbaharui setiap bulan, namun kenyataannya hal ini selalu menjadi kendala di lapangan.
Karena dalam program perlindungan sosial selama PPKM terdapat beberapa bantuan yang akan disalurkan ke masing masing penerima. Dimana data penerimanya juga masing masing berbeda beda, diantaranya adalah Program PKH menjangkau 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kemudian BPNT/Kartu Sembako, saat ini, menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Dan BST ke 10 juta keluarga, ditambah 10 kilogram beras.
"Kenapa angkanya masih ada yang bergerak, karena memang masih ada proses mengganti yang meninggal, dan sebagainya. Sehingga kami harus mengganti data baru, yang kemudian disampaikan ke bank sebagai penyalur, terutama PKH dan BPNT untuk merubah data tersebut," jelas Risma saat konferensi pers Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat, Sabtu (17/7).
Inilah alasan, menurut Risma, belum tuntasnya data penerima 8,8 juta penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga saat PPKM Darurat ini. Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako atau BPNT, itu disalurkan melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Negara), kecuali dikhususkan untuk Aceh penyaluran melalui Bank Syariah Indonesia (BSI).
Mensos Risma juga menyebut ada usulan baru dari daerah soal rencana penerima BPNT, masing masing akan menerima Rp 200 ribu sebulan selama 6 bulan. "Kami akan mengusulkan yang 5,9 juta (penerima bansos tunai) juga akan menerima beras," katanya.
Kemudian Risma menegaskan untuk program PKH, BST dan BPNT/kartu sembako semua sudah mulai disalurkan melalui Bank Himbara sejak awal bulan Juli. Memang diakui, masih belum selesai karena masih ada yang sempat tertahan. Kemudian warga yang harusnya menerima sempat melaporkan ke Dinas Sosial, ternyata warga tersebut pindah tanpa ada laporan ke RT setempat.
"Sehingga kita sempat hentikan. Jadi saya berharap ini tidak terjadi lagi, karena kita tetap harus mengecek kembali dengan data kita. Kenapa mereka tidak terima. Ada yang pindah, ada yang lapor belum menerima bantuan yang satu tapi sudah menerima bantuan yang lain. Kita tegaskan, tidak bisa seperti itu," papar Risma.
Karena, semua ada aturannya, dan Risma menegaskan ini ada usulan dari daerah di awal. Sehingga daerah yang melihat kebutuhan, mana warga yang sudah mendapatkan mana yang belum, sehingga akan menjadi prioritas selanjutnya. Karena itu, Risma memastikan tidak akan ada penerima manfaat yang akan menerima ketiga-tiga bantuan sekaligus.
Kemudian untuk penyaluran tambahan beras 10 kilogram bagi penerima BST, Mensos menegaskan pelaksanaan penyaluran akan dilakukan Bulog, dengan menggunakan data dari Kementerian Sosial. Jadi, bukan Kemensos yang menyalurkan jatah tambahan 10 kilogram beras tersebut.
Risma juga menegaskan pihak Kemensos tetap membuat 3000 paket cadangan bagi warga di daerah yang bila dalam penyalurannya, mereka seharusnya berhak namun belum terdata. "Untuk daerah kita siapkan 3000 paket dan untuk di sekitaran ibukota kita siapkan 6000 paket," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika