REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan, pemberlakukan PPKM Darurat selama satu minggu telah berhasil menurunkan jumlah mobilitas masyarakat yang akan berkegiatan di tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan juga stasiun. Kendati demikian, menurutnya, penurunan mobilitas ini masih belum cukup untuk menurunkan angka kasus positif yang semakin melonjak dalam beberapa hari terakhir ini.
“Evaluasi terkait pembatasan mobilitas yang telah dilakukan selama satu minggu PPKM Darurat kemarin sudah mulai terlihat hasilnya di mana terjadi penurunan mobilitas (masyarakat),” kata Wiku saat konferensi pers.
Menurut Satgas, peningkatan kasus positif yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga. Karena itu, ia menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menghentikan kluster keluarga ini.
“Dengan pelaksanaan isolasi mandiri yang baik dan benar serta tindakan sedini mungkin sejak anggota keluarga mengalami gejala Covid-19 atau menjadi kontak erat pasien Covid-19,” tambah dia.
Saat ini, pemerintah telah menyediakan 20 rumah sakit darurat dengan jumlah total sekitar sembilan ribu tempat tidur, 12 rumah sakit lapangan dengan 3 ribu tempat tidur, serta tempat isolasi terpusat dengan lebih dari 20 ribu tempat tidur di Pulau Jawa dan Bali.
Karena itu, Satgas mengimbau agar masyarakat yang tak bisa melakukan isolasi mandiri di rumah, maka dapat menggunakan fasilitas isolasi di tempat isolasi terpusat yang telah disediakan masing-masing pemerintah daerah.
“Satgas atau posko di tingkat desa atau kelurahan atau RT RW menjadi unsur penting sebagai garda terdepan yang membantu warga suspek Covid-19 dan keluarganya,” kata Wiku.
Wiku pun meminta pemerintah daerah agar benar-benar memahami urgensi posko di tingkat desa atau kelurahan. Posko harus memastikan RT/RW di wilayah kerjanya mendata dan memantau warganya yang melakukan isolasi mandiri serta berkoordinasi dengan puskesmas dalam tracing dan testing untuk kontak erat dan rujukan warga ke tempat isolasi terpusat atau rumah sakit.
“Posko juga bertanggung jawab dalam koordinasi dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk melakukan pembatasan mobilitas yang lebih ketat lagi mengingat masih tingginya mobilitas pada wilayah yang lebih kecil,” tambahnya.
Ia kembali mengingatkan agar provinsi-provinsi yang belum meningkatkan pembentukan poskonya agar segera menambah posko di wilayahnya masing-masing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika