Jumat 16 Jul 2021 19:25 WIB

Sindiran dan Kritik untuk Luhut

Gaya komunikasi Luhut merespons pandemi dinilai minim empati dan perlu dievaluasi.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan
Foto: Antara/Wahyu Putro A
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Zainur Mashir Ramadhan, Rizky Suryarandika

Setelah awal pekan ini dengan tegasnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyatakan bahwa situasi pandemi di Indonesia sangat-sangat terkendali, beberapa hari kemudian Luhut mengakui bahwa, varian Delta tidak mudah dikendalikan.

Baca Juga

Kontradiksi pernyataan Luhut di media massa kemudian viral dibahas di media sosial. Salah satu yang ikut merespons adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Susi langsung menyindir Luhut di akun resmi Twitter-nya @susipudjiastuti. Dia membandingkan pernyataan luhut yang berbanding terbalik dengan beberapa waktu lalu.

"Katanya kemarin terkendali,’’ ujar Susi, Kamis (15/7), merespons salah satu pemberitaan media nasional yang mengangkat pernyataan Luhut soal ganasnya varian Delta.

Sindiran Susi itu pun mendapat sorotan ramai di Twitter. Hingga Jumat (16/7), tidak kurang dari 35 ribu likes, 15 ribu retweets dan 2.600 komentar memenuhi komentar dari Susi dengan berbagai dukungan.

Jika menilik ke belakang, pernyataan Luhut memang kerap tidak sesuai dengan data laju kasus dari Satgas Penanganan Covid-19. Contohnya pada Senin (12/7), seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut menegaskan, situasi Covid-19 di Indonesia sangat-sangat terkendali.

"Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali," ujar Luhut.

Luhut mengakui, bahwa pemerintah memang menghadapi masalah dan tantangan dalam mengendalikan Covid-19 di Tanah Air. Namun Luhut menegaskan, masalah-masalah yang ada, diurai dan diselesaikan dengan baik oleh tim di pemerintahan.

In Picture: Pertambahan Kumulatif Covid-19 di Bali

photo
Petugas menyemprotkan cairan eco enzyme pada area ruang publik saat pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Denpasar, Bali, Kamis (15/7/2021). Berdasarkan data secara kumulatif Satgas COVID-19 Provinsi Bali dari tanggal 1 - 14 Juli 2021 terkonfirmasi kasus positif COVID-19 di Bali berjumlah 6.960 orang, pasien sembuh 3.342 orang dan meninggal dunia 122 orang. - (ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo)

 

 

Presiden Jokowi pun, ujar Luhut, memberikan arahan yang jelas dalam setiap kebijakan pengendalian Covid-19.

"Dan kami sebagai pelaksananya tidak ada masalah. Semua kami putuskan secara terintegrasi. Semua kami putuskan secara terintegrasi," kata Luhut.

Namun, kemudian pada Kamis (15/7), Luhut mengakui bahwa penularan varian Delta enam kali lebih cepat. Sehingga, pemerintah pun telah bersiap menghadapi skenario terburuk jika kasus harian Covid-19 di Indonesia tembus 100 ribu kasus per hari.

"Kami ini sudah pada sampai di worst case scenario ya. Kami memang sudah duga penularannya akan tinggi, meski kami tak menduga bisa secepat ini," ujar Luhut dalam konferensi pers, Kamis (15/7).

Luhut menjelaskan, pemerintah berupaya untuk bisa menekan angka penularan meski memang ini perlu kerja sama semua pihak. Luhut juga menjelaskan pemerintah menjaga untuk paling tidak angka penularan tidak mencapai 60 ribu per hari.

"Ya kita berharap jangan lebih daripada 60 ribu karena itu nanti mesti ada perkiraan lain lagi," ujar Luhut.

Namun, jika memang kasus Covid-19 mencapai 100 ribu kasus per hari, kata Luhut, Pemerintah telah menyiapkan skenario. Luhut menyebut, Indonesia telah mengamankan stok vaksin sebesar 480,7 juta dosis. Pada bulan Juli ini vaksinasi ditargetkan mencapai rata-rata 1 juta per hari.

Penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit juga sudah disiapkan, termasuk pembukaan rumah sakit lapangan atau darurat untuk perawatan isolasi dan intensif. Selain itu, tempat diklat dan wisma yang dimiliki kementerian atau lembaga juga akan dimanfaatkan untuk tempat isolasi Covid-19. Rumah sakit dan fasilitas yang dimiliki TNI-Polri juga dimanfaatkan maksimal.

"Kami kerahkan semua source yang ada. Harapannya ini bisa mengendalikan kondisi," ujar Luhut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement