Hingga hari ke-10 penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kasus harian tak kunjung turun bahkan meningkat. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) menilai kasus yang tak kunjung turun karena partisipasi masyarakat yang masih rendah.
Wakil Ketua Umum PB IDI, Muhammad Adib Khumaidi, mengaku, pihaknya mendapatkan laporan dari IDI di daerah bahwa peningkatan kasus bukan hanya terjadi di Jawa-Bali melainkan juga Lampung, Nusa Tenggara Barat (NTB), kemudian beberapa wilayah di Sumatra. "Kenapa ini terjadi? Salah satu upaya yang harus dipahami bahwa partisipasi masyarakat masih rendah. Bahkan, ada satu survei yang mengatakan untuk menjaga jarak, memakai masker masih kurang dari 85 persen," katanya saat mengisi konferensi virtual FMB9, Selasa (13/7).
Sebenarnya, PPKM Darurat adalah konsep semi lockdown untuk membatasi mobilitas. Namun, dia melanjutkan, belum semua masyarakat memahami apa tujuan PPKM ini dan masih melihatnya sebagai program pemerintah seperti biasa. Padahal, dia menambahkan, dibutuhkan pemahaman yang sama dari masyarakat. Kemudian publik ikut mendukung apa yang dilakukan pemerintah.
"Jadi, garda terdepannya itu bukan dokter, perawat atau tenaga kesehatan melainkan masyarakat," katanya
Namun, dia melanjutkan, rendahnya peran masyarakat ini kemudian memberikan dampak meningkatnya kasus Covid-19 di lapangan. PB IDI sebagai organisasi profesi kesehatan tidak hanya melihat indikator positivity rate dan jumlah kasus yang meningkat melainkan juga keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) yang ada di fasilitas kesehatan untuk mengetahui tambahan kasus.
PB IDI mengaku mendapatkan laporan penuhnya BOR terjadi di wilayah DKI Jakarta, kemudian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, Lampung, Jambi, kemudian di beberapa wilayah Sumatra Utara mengenai penuhnya tempat tidur di rumah sakit.
Bahkan, pihaknya mendapatkan laporan masih ada tenda yang didirikan di depan unit gawat darurat (UGD) rumah sakit yang menandakan ada kenaikan kasus yang luar biasa dan berdampak pada kesakitan. Peningkatan kasus, dia menambahkan, juga bisa meningkatkan angka mortalitas akibat Covid-19.
Tak hanya itu,IDI juga mendapatkan laporan bahwa pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang sudah mendapatkan tugas mendapatkan perawatan pasien Covid-19 karena begitu penuhnya rumah sakit. "Ini kondisi yang memberikan suatu gambaran bahwa flow pasien ini masih luar biasa dengan keterbatasan," ujarnya.
Oleh karena itu, Adib menambahkan, PB IDI meminta kondisi ini jadi perhatian semua pihak, termasuk masyarakat supaya ikut berkontribusi. Sebaliknya, dia menambahkan, kalau masyarakat masih biasa-biasa saja dan tidak melihat ini upaya untuk mengendalikan mobilitas dan menurunkan kasus maka kasus Covid-19 sulit dikendalikan meski ada PPKM Darurat. Tak hanya itu, PB IDI juga meminta pemerintah daerah juga untuk memberikan perhatian kepada fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan fasilitas kesehatan.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menegaskan, keseriusan komitmen masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan serta ketegasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menindak para pelanggar aturan menjadi penentu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir di Indonesia.
Ia menekankan, melindungi diri dan orang-orang terdekat dari penularan Covid-19 sangat mudah dilakukan jika masyarakat serius dalam menjalankan protokol kesehatan. Seperti menolak kunjungan atau ajakan berkumpul yang berpotensi meningkatkan penularan.
“Kapan pandemi ini berakhir ditentukan dengan seserius apa kita berkomitmen untuk disiplin prokes serta ketegasan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menindak tegas pelanggarannya oleh individu, kelompok masyarakat, atau institusi,” kata Wiku saat konferensi pers, Selasa (13/7).
Wiku pun meminta masyarakat yang memiliki kesempatan untuk bekerja dari rumah (WFH) agar sebisa mungkin tak melakukan kegiatan di luar rumah jika tak mendesak. Namun bagi masyarakat yang memang harus berkegiatan di luar rumah, ia mengingatkan agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Menurut Wiku, upaya pencegahan dan penanganan pertama melalui posko maupun pemerintah daerah dalam peningkatan pelayanan kesehatan tak akan cukup jika masyarakat juga tidak menjaga diri dan orang terdekat dari penularan Covid-19.
Berdasarkan catatan Satgas, pada minggu ini terjadi kenaikan jumlah kelurahan dan desa dengan tingkat kepatuhan memakai masker warganya kurang dari 60 persen, yakni mencapai sebanyak 3.455 kelurahan atau desa. “3.455 kelurahan desa tidak patuh tersebut paling banyak berasal dari Jawa Timur yaitu 569 kelurahan desa tidak patuh, Aceh 558 kelurahan desa tidak patuh, Jawa Barat 481 kelurahan desa tidak patuh, Jawa Tengah 270 kelurahan desa tidak patuh, dan Gorontalo 212 kelurahan desa tidak patuh,” ujar Wiku.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
