Deputi Kampanye Publik Said Aqil Siroj (SAS) Institute, Endang Tirtana, mengatakan Vaksinasi Gotong Royong berbayar merupakan bentuk upaya dari masyarakat yang tergolong mampu dalam membantu beban pemerintah menanggulangi pandemik Covid-19. "Ini adalah bentuk partisipasi warga negara yang mampu untuk membantu pemerintah dalam program vaksinasi," kata dia melalui keterangan tertulis.
Program tersebut, lanjut dia, tidak mengurangi atau membatalkan program vaksinasi gratis yang telah dilakukan oleh pemerintah. Langkah tersebut dinilainya salah satu upaya yang tepat untuk mempercepat kekebalan kelompok (herd immunity).
Endang Tirtana mengatakan, Vaksin Gotong Royong berbayar sudah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkes nomor 10 tahun 2021 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Pada pasal 4a dijelaskan bahwa Vaksin Gotong Royong dilakukan oleh badan hukum atau badan usaha untuk karyawan, keluarga, dan individu atau per orangan.
Ia menilai program ini sebenarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penyakit bawaan. Pasalnya, sangat rentan bagi kelompok tersebut datang ke tempat umum dengan potensi tertular Covid-19. "Mereka yang memiliki penyakit penyerta yang selama ini enggan vaksin ke tempat keramaian akan terbantu dan memudahkan mereka mendapatkan vaksin," ujar dia.
Endang mengatakan Vaksinasi Rotong Royong berbayar sifatnya bukan paksaan dan hanya bagi yang bersedia. Dengan demikian, maka tidak ada alasan yang rasional untuk mengatakan bahwa pemerintah telah mencederai rasa keadilan rakyat. Terakhir, Vaksinasi Gotong Royong tersebut juga berbeda dengan vaksin gratis program pemerintah. Sehingga, hal itu menepis jika ada tudingan program ini mengurangi jatah vaksin gratis.
Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno saat dikonfirmasi Republika membenarkan penundaan Vaksinasi Gotong Royong berbayar untuk individu. "Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong individu yang semula dimulai Senin, 12 Juli 2021 akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya," ujar Ganti.
Ganti mengatakan penundaan program Vaksinasi Gotong Royong untuk individu akan diinformasikan lebih lanjut. Menurut Ganti, manajemen memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi Vaksinasi Gotong Royong Individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta mengingat besarnya animo serta banyaknya pertanyaan yang masuk.
"Terima kasih atas pemahaman para pelanggan serta animo untuk bersama-sama mendorong tercapainya kekebalan komunal yang lebih cepat di Indonesia," kata Ganti.
Rencananya program ini akan menyentuh enam kota dengan delapan klinik. Nantinya secara perlahan Kimia Farma akan memperluas jangkauan itu, termasuk ke pusat-pusat perbelanjaan di kota-kota besar.
Seperti halnya Vaksinasi Gotong Royong perusahaan, pelaksanaan vaksinasi individu ini dilakukan oleh cucu usaha Kimia Farma yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (KFD). KFD mengelola 422 klinik dan 73 laboratorium di seluruh wilayah Indonesia serta memiliki tenaga kesehatan seperti dokter dan perawat.
Plt Direktur Utama KFD Agus Chandra menyatakan, lokasi awal Vaksinasi Gotong Royong individu dilakukan di dua tempat yaitu Klinik KFD Pulo Gadung Jakarta Timur dan KFD Senen Jakarta Pusat sekaligus untuk melihat kesiapan di lapangan. Agus mengatakan calon peserta vaksinasi nantinya akan mengikuti prosedur yang segera dipublikasikan dengan biaya sesuai yang ditetapkan pemerintah.
"Selain Jakarta di dua klinik di Pulo Gadung dan Senen, serta 6 klinik lainnya, yaitu KF Blok M (Jakarta), KF Supratman (Bandung), KF Citarum (Semarang), KF Sukoharjo (Solo),
KF Sedati (Surabaya) dan KF Batubulan (Bali) siap memberi pelayanan. Total kapasitas VGR individu dari 8 klinik ini sebanyak 1.700 peserta per hari," ujar Agus.
Sementara itu, selama PPKM darurat berjalan anggota Komisi IX DPR, Ratu Ngadu Bonu Wulla, mendorong agar vaksinasi di daerah ditingkatkan. "Vaksinasi harus lebih ditingkatkan, ketersediaan vaksin harus dapat dipastikan, tidak ada istilah vaksin kosong/habis," kata Ratu kepada Republika, Senin (12/7).
Politikus Partai NasDem itu mendukung komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait vaksinasi gratis untuk mempercepat target vaksinasi nasional dan pencapaian herd immunity. Menurutnya prinsipnya PPKM darurat merupakan hal yang baik untuk menghambat laju penyebaran virus corona. "Seiring dengan vaksinasi yang sedang dimaksimalkan oleh pemerintah," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
