REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Anggaran penanganan pandemi Covid-19 yang berasal dari pemberhentian proyek infrastruktur hingga saat ini masih belum digunakan.Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih memaksimalkan dana kas belanja tak terduga (BTT) sebanyak Rp 200 miliar.
Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, salah satu prioritas saat ini adalah menyubsidi obat dan suplemen untuk pasien Covid-19. Khususnya, yang sedang menjalani isolasi mandiri.
“Kita itu posisi kas BTT ada di posisi Rp 200 miliar. Sambil menunggu Rp 140 miliar (dari pemberhentian proyek infrastruktur) masuk sebagai tabungan BTT, kita membelanjakan yang Rp 200 untuk keperluan apapun itu,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Selasa (6/7).
Emil pun menyanggah jika penyerapan BTT tersebut lambat. Alasannya, uang negara tidak bisa asal dikeluarkan. Harus melewati berbagai prosedur agar tidak menyalahi aturan.
“Di media, disebut lambat, saya kira tidak. Namanya uang negara kan harus ada proses. Tidak bisa main beli beli. Bahwa betul turunnya BTT harus ada pengajuan dari dinas terkait. Tapi, proses approvalnya sudah sangat pendek dan cepat,” paparnya.
Selain itu, kata dia, untuk mengantisipasi kelangkaan obat, ia dan jajaran pemerintah sudah menggelar rapat dengan 10 perusahaan farmasi. Serta, membahas jaminan ketersediaan barang untuk masyarakat di tengah pandemi.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat Jabar perketat protokol kesehatan (Prokes) selama pemberlakukan PPKM darurat. Menurut Ridwan Kamil, pihaknya juga meminta maaf karena ada 11 proyek infrastruktur dengan anggaran Rp 140 miliar yang akan digeser untuk diperbantukan menangani situasi kedaruratan Covid-19.
“Anggaran ini untuk mensubsidi gratis obat-obatan pasien Covid-19 yang isolasi mandiri. Itu akan jadi tanggung jawab kita,” ujar Ridwam Kamil yang akrab disapa Emil dalam jumpa pers daring di Bandung, Kamis (1/7).
Menurut Emil, subsidi ini akan diatur lewat aplikasi Pikobar dimana nantinya warga yang mengajukan akan mendapatkan bantuan obat dan suplemen gratis dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Dananya kami ambil dari 11 proyek infrastruktur, mudah-mudahan ini membantu penanganan,” katanya.
Emil mengatakan, keputusan ini membawa konsekuensi pada pemulihan ekonomi. Menurutnya, sejak beberapa hari lalu, pihaknya meminta tim untuk menyisir ulang sejumlah proyek yang anggarannya bisa digeser.
“Ada proyek yang belum dilelang, proyek yang bisa ditunda urgensinya di tahun depan, proyek yang dikurangi volumenya. Akhirnya ditemukan usulan bahwa ada 140-an miliar bisa kita gantikan dari 11 proyek,” paparnya.
Emil mengaku, pergeseran ini dipastikan akan berdampak pada pemulihan ekonomi. Namun situasi kedaruratan dan simpati pihaknya pada kerja keras tenaga kesehatan dan dokter yang kewalahan, juga warga yang menyampaikan keluhan kesulitan biaya membeli obat saat isoman menjadi konsentrasi pihaknya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika