REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Sesuai dengan arahan pemerintah pusat, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro Darurat mulai Sabtu (3/7). Dalam pelaksanaanya, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto meminta Pemkot Bogor membuat standar operasional prosedur (SOP) bagi masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri.
Menurutnya, Pemkot Bogor harus menyampaikan informasi terkait SOP dalam penanganan dan pelaksanaan warga yang isolasi mandiri. Agar isolasi mandiri berjalan dengan optimal. Apalagi, saat ini ruang perawatan khusus pasien Covid-19 rumah sakit tengah penuh.
“Perlu ada informasi SOP bagi warga yang isoman. SOP bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan warga lainnya dalam menjalani isoman. Termasuk pendampingan dari Satgas Covid-19 agar isolasi manfiri bisa dilaksanakan secara benar dan optimal," kata Atang.
Lebih lanjut, Ketua DPD PKS Kota Bogor ini menyampaikan perlunya penguatan sinergi dan akselerasi di bidang kesehatan. Atang mengaku menerima masukan mengenai tiga hal krusial.
Masukan tersebut, dikatakan Atang berupa, penambahan ruang perawatan, penambahan nakes, dan penyediaan obat serta oksigen. “Kebijakan yang diambil Walikota sudah mengarah kesana. Perlu langkah taktis dan cepat di level operasional," kata dia.
Oleh karena itu, Atang meminta Pemkot Bogor agar menyiapkan dan melalukan sosialisasi terkait PPKM Darurat secara masif. Hingga ke lapisan RT. Dia berharap, sosialisasi ini bisa sampai langsung ke setiap rumah yang ada di Kota Bogor.
"Sehingga menjadi satu kesadaran bersama agar PPKM darurat ini bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya, yaitu menekan laju penyebaran covid-19 yang begitu tinggi saat ini," kata Atang.
Tak hanya itu, Atang menyoroti penguatan wilayah yang menjadi kunci PPKM Darurat. Peran kecamatan dan kelurahan sangatlah sentral dan harus bisa mengarahkan RW RT di wilayahnya. Sehingga tidak ada lagi kebingungan dari RT dan RW terkait SOP yang ada. Termasuk yang krusial saat ini adalah prosedur pemulasaraan jenazah bagi warga yang menjalani isoman dan meninggal di rumahnya.
Tak kalah penting, Atang juga menyarankan agar vaksinasi bisa dilakukan di banyak tempat dan tidak terpusat. Termasuk diantaranya yakni drngan melakukan jemput bola ke RW atau wilayah yang memang tinggi sekali terjadi ada kasus positif aktifnya.
Atang mengaku, DPRD Kota Bogor siap membantu pemerintah kota, TNI dan Polri dalam mensosialisasikan PPKM darurat kepada masyarakat dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu meringankan beban masyarakat.
“DPRD siap mendorong, mendukung, dan bekerjasama dengan berbagai pihak, terutama dengan Pemkot dan TNI serta Polri kita kuatkan sampai satu bulan kedepan untuk menghadapi ini semua," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika