REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengingatkan, kalau varian delta Covid 19, penularannya cepat. Sehingga, akan diberlakukan PPKM Mikro Darurat oleh pemerintah pusat.
Menurut Ridwan Kamil, pihaknya sudah menghitung kebutuhan anggaran kalau akan melockdown satu RT. Dari hasil perhitungannya, dengan jumlah kepala keluarga (KK) yang ada di Jabar, per RT membutuhkan dana sekitar Rp 3,5 juta per hari per RT.
"Kalau seluruh Jabar dilockdown, butuh Rp 900 miliar. Makanya kita secara proporsional. Makanya berbasis RT zona merah. Itu betul-betul rekomendasi ketua RT," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan saat Konferensi Pers secara virtual, Rabu (30/6).
Emil menjelaskan, dari kebutuhan angka tersebut aedang dirumuskan berapa persen yang menjadi tanggung jawab dari kota/kabupaten dari kas kelurahan. Intinya, biaya berjenjang dan dikonsultasikan ke pemerintah pusat juga apakah bertanggungjawab dalam pembiayaan jika ada PPKM mikro.
"Yang kita ketahui ketahanan anggaran itu satu RT kurang lebih 3 jutaan. Kalau ada 730 an RT di Jabar Kurang lebih kebutuhan anggaran Rp 2,5 miliar per hari. Ini sedang kita hitung sedang kita pilah apakan 100 persen pusat atau daerah. Karena kan berjenjang," paparnya.
Menurut Emil, kebutuhan anggaran Rp 3,5 juta itu bukan hanya untuk suplai pangan. Tapi, untuk kebutuhan honor, APD, makan keluarga, biaya relawan, vitamin dan lain-lain.
Rincian dari kebutuhan Rp 3,5 juta tersebut, hitungannya dengan asumsi: satu RT dihuni sebanyak 100 KK, penduduk miskin 30 persen, dan relawan tracing 5 orang. Alokasi untuk makan keluarga sebesar Rp 100 ribu, relawan Rp 100 ribu, disinfektan Rp 335 ribu, sarana 3M Rp 300 ribu, hazmat Rp 125 ribu, masker kain Rp 10 ribu dan vitamin untuk relawan Rp 2 ribu.
Jadi, kebutuhan total perbulan satu RT diperkirakan Rp 102 juta. Sedangkan total kebutuhan biaya seluruh RT zona merah di Jabar sebanyak 731 RT diperkirakan mencapi Rp 2,5 miliar per hari.
"Kita coba urai faktor pengalinya seperti apa. Wacana lockdown ini rame. Pak Uu (Wagub Jabar).sudah klarifikasi, itu menyampaikan aspirasi dari beberapa pihak yang ditemuinya. Jadi bukan mengambil sebuah keputusan," katanya.
Karena, kata dia, prosedurnya sama, lockdown level provinsi itu harus izin pemerintah pusat. "Kalau Jabar lockdown tapi Banten, DKI, Jateng tidak (lockdown) sama aja bohong," kata Emil.
Maka, kata dia, kesimpulannya lahirlah PKM Mikro darurat, tetap berbasis mikro dan boleh lockdown. "Kalau ada media mau mengutip. Lockdown di level RT dan RW tidak dan belum di level kabupaten kota dan provinsi," tegasnya.
Saat ini, kata dia, ada 700 RT yang di Jabar yang sedang dianalisa apakah lockdown efektif menahan penularan. "Kalau lockdown sudah dilakukan, semua orang tidak boleh pergi. Urusan suplai pangan, kebutuhan prmer harus diperhaikan oleh RT/RW sampai level kelurahan camat bupati baru ke gubernur dan presiden," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika