REPUBLIKA.CO.ID, BALI -- DPRD Klungkung menyarankan Pemkab Klungkung tetap melaksanakan pembangunan fasilitas kesehatan dan improvisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ini setelah Pemkab mengurangi usulan program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga Rp73 Miliar.
"Tujuan dari PEN itu untuk menghadapi pandemi Covid-19, alangkah baiknya pembangunan rumah sakit dan improvisasi PDAM jadi prioritas," ujar Ketua DPRD Klungkung, Anak Agung Gde Anom, Selasa (29/06).
Gde Anom menyatakan, pinjaman PEN sebenarnya tidak perlu persetujuan DPRD. Namun penggunaannya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terutama berkaitan dengan kebutuhan akan fasilitas kesehatan dan air bersih.
Selain mengawasi penggunaan dana PEN agar tepat sasaran, DPRD Klungkung juga mendorong Pemkab untuk mempercepat proses vaksinasi dan memperketat protokol kesehatan serta meninjau kembali kebijakan pembelajaran tatap muka guna mencegah penyebaran Covid-19.
“Kami mendorong pihak eksekutif untuk merealisasikan program-program yang dapat menghentikan penyebaran Covid-19," kata Gde Anom.
Ikuti Whatsapp Channel Republika