REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut kemungkinan tak ada lagi posisi Juru Bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah Fadjroel Rachman menjadi Duta Besar RI untuk Kazakhstan. Menurut Ngabalin, selama ini, Presiden selalu memberikan pernyataannya secara langsung kepada publik terkait kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.

“Bisa jadi (tidak ada jubir). Pertama tentu, seberapa jauh tingkat urgensi dan kebutuhan yang nanti pak Presiden lihat, karena selama ini juga berjalan normal saja kan,” jelas dia, Senin (28/6).

Dia mengatakan, meskipun posisi Juru Bicara Presiden kosong, Kantor Staf Presiden (KSP) akan siap membantu mengomunikasikan seluruh kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Sebab, kata dia, KSP juga merupakan unit kerja Presiden yang bertugas untuk menjelaskan kepada publik terkait program yang akan dan telah dilaksanakan pemerintah.

“Sehingga, apa yang menjadi pertanyaan di tengah masyarakat itu dengan mudah dan gampang karena mendapatkan elaborasi penjelasan itu kepada masyarakat melalui Kantor Staf Presiden,” ucap dia.

Kendati demikian, Ngabalin menyebut, penunjukan pengganti Fadjroel Rachman untuk mengisi kekosongan Juru Bicara Presiden akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Hal itupun juga merupakan hak prerogatif Presiden.

“Karena selama ini kan juga berjalan dengan baik tanpa ada halangan, sehingga apakah nanti bapak Presiden mau menunjuk lagi juru bicara baru dengan staf khusus komunikasi itu tentu bapak Presiden yang tahu dan seberapa tahu tingkat kebutuhannya. Jadi tidak ada masalah,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika