REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benni Irwan mengatakan, penunjukan pelaksana harian (plh) kepala daerah lumrah terjadi, termasuk penunjukan plh untuk gubernur Papua. Alasannya, Gubernur Papua Lukas Enembe sedang dalam masa pengobatan atau pemulihan, sedangkan kursi wakil gubernur masih kosong setelah wafatnya Klemen Tinal bulan lalu.
"Penunjukkan Plh kepala daerah ini hal yang lumrah sebenarnya, juga terjadi di daerah-daerah yang lain, ada regulasi yang mengatur bagaimana penunjukannya," ujar Benni dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/6).
Dia menerangkan, penunjukan plh kepala daerah dilakukan dalam kondisi tertentu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Penunjukan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Dance Yulian Flassy, sebagai plh gubernur Papua untuk memastikan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan lancar di Provinsi Papua.
Benni menjelaskan, penunjukan plh juga untuk mempercepat penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2021, yang dialokasikan dalam tujuh bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pembangunan jalan, dan irigasi. Dalam proses penyalurannya, terdapat beberapa dokumen yang belum bisa dilengkapi Pemerintah Provinsi Papua, yakni dokumen yang harus ditandatangani kepala daerah.
"Jadi, pemerintah daerah, dalam hal ini mendorong percepatan untuk pemenuhan dokumen-dokumen persyaratan penyaluran tadi. Nah ini yang kita dorong, dengan semangat yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," kata Benni.
Untuk itu, dia berharap, kunjungan kerjanya secara langsung ke Papua pada Ahad (27/6) kemarin dapat menyelesaikan kesalahpahaman dan mengakhiri polemik yang terjadi. Benni juga mengajak semua pihak mendoakan kesembuhan Gubernur Papua Lukas Enembe, sehingga dapat melanjutkan kepemimpinannya hingga akhir masa jabatan.
Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengaku, telah berkomunikasi dengan Gubernur Papua Lukas Enembe. Dia meminta, masyarakat tidak berdemo dan melakukan hal-hal yang dapat merugikan pembangunan di Papua.
"Meminta untuk tidak lagi melaksanakan demo-demo yang dapat mengganggu keamanan di Papua, beliau mengingatkan kita sebentar lagi kita akan PON, jadi marilah sama-sama kita duduk konsentrasi untuk terselenggaranya PON ini dengan baik, aman, tertib dan damai," tutur Mathius.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
