REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Komisi VIII DPR-RI mendukung langkah-langkah pemerintah melalui Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam melakukan perbaikan menyeluruh terhadap program bantuan sosial.

Dukungan itu disampaikan anggota Komisi VIII DPR-RI Achmad yang sempat melakukan pertemuan dengan Mensos, Rabu (23/6), dengan mendiskusikan tiga topik. Yakni perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar semakin berkualitas dan tepat sasaran, inovasi dalam penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) melalui rekening penerima, dan peningkatan program pemberdayaan.

“Kami mendukung langkah-langkah Kemensos. Saat ini kan Bu Risma sedang melakukan perbaikan DTKS, BPNT tidak lagi berupa barang tapi non tunai, dan juga program pemberdayaan,” kata Achmad usai bertemu dengan Bu Risma di ruang kerjanya (23/6).

Di antara sejumlah contoh data tidak valid, antara lain ada masyarakat yang layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan. Dan sebaliknya, ada yang tergolong mampu, namun mendapatkan bantuan.“Kami mendukung langkah-langkah perbaikan data penerima bantuan sehingga kualitas data lebih baik dan semakin tepat sasaran,” katanya.

Achmad juga berharap, program pemberdayaan bisa dipahami dan diperluas kepada lapisan masyarakat lain. Sasaran yang dimaksud adalah masyarakat kurang mampu di sektor nelayan, perkebunan, dan usaha mikro menengah.“Program pemberdayaan sangat mulia. Terlebih masa pandemi ini kan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan kemiskinan meningkat. Kami tentu saja sangat mendukung. Sejalan dengan itu, perlu adanya evaluasi lebih sistematis di lapangan untuk menekan adanya penyimpangan,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika