Ahad 20 Jun 2021 16:00 WIB

Kabupaten atau Kota di DIY Dimungkinkan Tutup Pariwisata

Wacana lockdown merupakan peringatan keras agar kesadaran masyarakat terbangun

Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Hiru Muhammad

Foto: Antara/Anis Efizudin

Dari kiri Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen memegang replika stupa bersama saat pembukaan Festival Joglosemar di kompleks Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (20/5/2021). Festival Joglosemar diselenggarakan atas kerjasama Kementerian Perindustrian, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dengan mengusung tema Artisan of Java yang diharapkan mampu membangkitkan perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Industri Kecil dan Menengah (UMKM/IKM).

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA--Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengatakan, pemerintah kabupaten atau kota se-DIY dimungkinkan untuk menutup destinasi pariwisata. Penutupan dapat dilakukan jika ditemukan klaster baru penyebaran Covid-19 di destinasi wisata yang ada di DIY.

Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) DIY sendiri belum ada kebijakan untuk menutup destinasi pariwisata. Sementara, opsi untuk lockdown sudah disampaikan oleh Pemda DIY mengingat lonjakan kasus yang bahkan menembus lebih dari 500-600 kasus per hari.

"Pemda DIY belum ada kebijakan untuk menutup pariwisata, namun jika muncul klaster baru di pariwisata, memungkinkan untuk kabupaten/kota melakukan tindak lanjut berupa penutupan," kata Huda di Gedung DPRD DIY, Yogyakarta, belum lama ini.

Terkait wacana lockdown, Huda menyebut, opsi tersebut merupakan pemikiran logis. Menurutnya, wacana lockdown merupakan peringatan keras agar kesadaran masyarakat terbangun untuk lebih disiplin dalam melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Huda juga menekankan agar pemberian sanksi tidak hanya kepada pihak-pihak yang menimbulkan kerumunan. Namun, sanksi seharusnya diberikan kepada individu dengan menekankan peningkatan kesadaran terhadap masing-masing individu terkait pentingnya protokol kesehatan.

"Mengenai upaya yang akan dilakukan kedepannya, DPRD DIY akan melakukan koordinasi dengan Forkopimda agar bisa memberikan pesan strategis kepada Pemda DIY dan masyarakat," ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebut, lockdown menjadi satu-satunya cara untuk menekan lonjakan kasus positif Covid-19 yang saat ini terjadi di DIY. Menurutnya, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berbasis mikro tidak berjalan efektif di masyarakat.

Padahal, PPKM mikro ini mengatur pencegahan Covid-19 mulai dari tingkat terbawah yakni tingkat RT/RW. "Satu-satunya cara ya lockdown, kita kan sudah bicara PPKM mikro, kan sudah bicara penanganan (mulai) di RT/RW, padukuhan. Kalau itu pun gagal dan mobilitasnya seperti ini, mau apalagi ya lockdown," kata Sultan.

Sultan juga menyebut bahwa belum ada kebijakan untuk menutup destinasi wisata. Namun, dengan opsi lockdown juga akan membuat tidak ada orang yang akan datang ke destinasi wisata.

Sebab, jika dilakukan penutupan maka operasional destinasi wisata harus diganti oleh pemda sendiri. "Kalau tidak ada orang (wisatawan) yang datang tidak akan buka, tapi kalau kita tutup saya harus mengganti mereka. APBD saya tidak akan mampu," ujar Sultan.