Lonjakan kasus di tahun ini juga dibarengi munculnya varian Delta asal India. Varian tersebut diyakini mempercepat penularan virus corona jenis baru antarorang.
Mengatasinya, Kementerian Kesehatan berencana meningkatkan sistem pengawasan genomik atau genomic surveillance untuk mempercepat pelacakan varian baru virus SARS-CoV-2 di Tanah Air. "Kami akan membuat percepatan-percepatan untuk pemeriksaan (genom)-nya," kata Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Oscar Primadi, saat meninjau kegiatan vaksinasi di GOR UNY, Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, pengawasan genom tersebut telah dilakukan untuk mengantisipasi munculnya beragam varian baru dari mutasi SARS-CoV-2. Namun demikian, upaya itu akan lebih ditingkatkan menyusul munculnya Variant of Concern (VoC) di Indonesia termasuk corona B1617.2 atau varian Delta.
Percepatan pemeriksaan sampel dengan metode whole genome sequencing (WGS), menurut dia, telah dilakukan di sejumlah pusat penelitian yang mampu melakukan pengawasan genom. "Kita melakukan di beberapa sentra yang sudah ada di beberapa provinsi kita," kata dia.
Menyikapi munculnya varian Delta, Oscar menilai penguatan antisipasi perlu dilakukan termasuk melalui WGS, ditambah dengan penguatan layanan kesehatan dengan menyiagakan rumah sakit dan penambahan SDM nakes, serta memperbanyak pelaksanaan vaksinasi. "Strain itu tetap kita antisipasi dan tentunya upaya-upaya penguatan pelayana kesehatan, pemeriksaan terhadap genome squencing dan vaksinasi kita jalankan," ujar Oscar.
Ia menambahkan vaksinasi merupakan bagian dari ikhtiar untuk memperkecil peluang paparan Covid-19, termasuk yang berasal dari virus corona dengan beragam varian yang baru.
Wakil Dekan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM Bidang Penelitian dan Pengembangan, dr Yodi Mahendradhata, mendorong pemerintah memperbanyak sistem pengawasan genomik. Menurut Yodi, pengawasan genomik di Indonesia masih sangat terbatas.
Hanya pusat-pusat penelitian tertentu termasuk Pokja Genetik FKKMK UGM yang dapat melakukan pemeriksaan sampel dengan metode whole genome sequencingatau pengurutan keseluruhan genom pada virus untuk melacak bagian yang mengalami mutasi atau perubahan materi genetik. "Di Inggris itu luar biasa masif melakukan itu. Di tempat kita masih sangat terbatas," kata dia.
Seiring peningkatan kasus, usulan lockdown mengemuka. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo, namun mengatakan belum akan mengambil keputusan terkait lockdown khususnya bagi perkantoran dan lembaga pemerintah.
Tjahjo mengatakan ada usulan untuk menutup akses atau lockdown kantor kementerian atau lembaga. Usulan ini kata Tjahjo, menyusul lonjakan kasus Covid-19 di DKI Jakarta.
"Memang ada masukan-masukan dari beberapa K/L untuk perlunya lockdown dalam upaya untuk mensterilkan kantor K/L yang ada," kata Tjahjo dalam keterangan yang dibagikannya, Kamis (17/6).
Namun Tjahjo menegaskan hingga saat ini pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown, khususnya di kantor-kantor pemerintah. Saat ini, KemenPANRB memberlakukan pembagian kerja di rumah (WFH) atau kerja dari kantor (WFO) bagi pegawainya.
Sementara, untuk kantor kementerian atau lembaga lainnya diserahkan kepada pimpinan masing masing, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di K/L dan pemerintah daerahnya.
"Sampai hari ini Pemerintah belum mengambil keputusan berkaitan dengan berkembangnya suasana untuk lockdown, khususnya di kantor kantor Pemerintah," ungkapnya.
Kendati begitu, Tjahjo memastikan, KemenPAN RB selalu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kesehatan, dan Satgas dalam Penanganan Covid-19 untuk mencermati perkembangan dan dinamika di beberapa daerah yang zona merah.
Khususnya di DKI Jakarta yang jumlah positif Covid-19 meningkat dengan tajam. "Kementerian PANRB menunggu saja apa yang menjadi keputusan serta bagiamana ke depan. tapi yang penting ASN harus tetap produktif, harus tetap sehat," ungkapnya.
Sedang bagi epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, istilah lockdown entah itu pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidaklah penting. Yang penting adalah implementasi yang optimal.
"Tidak perlu istilah, PPKM atau PSBB sama saja. Yang penting apa yang harus dilakukan dan dapat diimplementasikan dengan optimal," ujarnya aaat dihubungi Republika, Kamis (17/6).
Jadi, dia menambahkan, diksi tidaklah dibutuhkan. Yang penting adalah penanganan atau action.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
