REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bupati Merauke Romanus Mbaraka menilai Papua layak menjadi tempat program Lumbung Pangan Nasional karena selama ini program tersebut baru fokus pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
"Hari ini kebijakan Presiden sudah ada tetapi tindakan menjadi cadangan lumbung pangan nasional sampai hari ini belum maksimal. Ini yang harus diselesaikan dengan baik," kata Romanus dalam Dialog Kenegaraan yang digelar DPD RI bertajuk "RUU Otsus Papua, Apakah Menyejahterakan Rakyat?"di kompleks MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.
Romanus menilai kebijakan pemerintah dari pusat hingga daerah memang harus satu irama sehingga penerapannya akan berhasil. Namun, menurut dia, yang paling penting adalah pendekatan kesejahteraan dalam menerapkan semua kebijakan tersebut.
"Dari Presiden lalu ke kementerian/lembaga sampai ke eksekutor bupati hingga kelembagaan daerah ini memang harus satu irama seperti paskibraka, ini baru bisa," ujarnya.
Selain itu, dia menilai stigma yang selama ini dialamatkan ke Papua yang identik dengan chaos atau kerusuhan tidak tepat. Romanus mengajak semua pihak membuat Papua tetap menjadi bagian integral dari Indonesia.
Ia menegaskan bahwa orang Papua tidak memikirkan merdeka karena yang mereka butuhkan adalah kesejahteraan. Hal ini sudah dibuktikannya selama memimpin Merauke.
"Kebijakan saya menyekolahkan anak-anak Merauke, saya sedang dorong di bidang IT, kedokteran, dan teknik. Isu begini harus didorong pada orang Papua, jadi dia akan mendunia," ujarnya.
Romanus menilai semua pejabat harus melihat Papua secara utuh. Jika menggeneralisasi masalah di Papua, sangat tidak rasional.Menurut dia, semua orang Indonesia, termasuk Papua, sangat ramah sehingga lebih tepat menggunakan pendekatan kemanusiaan dalam menyelesaikan persoalan di Papua dengan mengajak komunitas gereja dan masjid di Papua.
Hadir dalam diskusi DPD RI tersebut, antara lain anggota DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Yan Permenas Mandenas, dan Bupati Merauke Romanus Mbaraka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika