Senin 07 Jun 2021 08:27 WIB

DPR Pastikan Dana Haji Aman dan Bukan untuk Infrastruktur

Dana haji dikelola oleh BPKH dan diawasi Komisi VIII DPR RI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily. Ace Hasan Syadzily memastikan bahwa pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dia menjelaskan, dana haji itu sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR RI.

Foto:

Dia pun mengimbau masyarakat agar jangan terlalu percaya terhadap informasi yang kebenarannya belum terbukti, termasuk mengenai dana haji tersebut. Dia meminta masyarakat tabayun kalau ada sesuatu yang meragukan informasi tersebut.

"Kalau misalnya masyarakat menarik dana haji, itu diperbolehkan, tapi tentu nanti ada konsekuensi, konsekuensinya misalnya dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi, atau nomor porsinya akan gugur," katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Endang Maria Astuti. "Dana haji tidak digunakan oleh pemerintah. Sebab, jika akan digunakan, pasti BPKH akan menyampaikan ya kepada DPR," kata Endang dihubungi terpisah.

Endang pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan hoaks terkait dana haji tersebut. "Insya Allah komisi VIII DPR akan memastikan dana haji dikelola dengan aman sesuai dengan syariah Islam," pungkasnya.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menjelaskan bahwa dana haji yang bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH. Dia menambahkan, setoran daftar haji sebesar Rp25 Juta dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.

"Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah. Jamaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp 35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp 64 Juta sampai Rp 70 juta setiap jamaah. Untuk memcukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya," jelasnya.

Marwan kembali memastikan bahwa yang mengelola uang haji adalah BPKH. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan kalau DPR selalu mengawasi dan meminta perkembangan kelolaan ke BPKH agar uang haji dapat dipantau dalam prosedur yang baik dan menghasilkan.

Adapun mengenai isu di media sosial yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, Marwan menilai isu itu sengaja dibuat pihak tak bertanggungjawab agar masyarakat resah. "Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang gencar beritanya?" pungkasnya.