REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memastikan masyarakat difabel tetap mendapat akses vaksinasi Covid-19 yang setara. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo saat menerima kunjungan kerja Staf Khusus Presiden Jokowi, Angkie Yudistia, di Semarang, Kamis (3/6). Ganjar memastikan program vaksinasi Covid-19 bagi warga difabel segera dilaksanakan di wilayah yang dipimpinnya.
"Mereka mesti kita kasih ruang, ruang yang dimaksud adalah akses. Kalau akses yang sifatnya umum mungkin sudah dilakukan tapi kalau aksesnya berupa vaksinasi ini menjadi lebih penting. Saya sampaikan ke Mba Angkie, kalau vaksinasi untuk disabilitas dan kelompok masyarakat rentan sudah menjadi kebijakan nasional sampaikan ke gubernur, nanti kami yang akan percepat," ujar Ganjar, dikutip dari siaran pers Sekretariat Kabinet, Kamis (3/6).
Tidak hanya vaksinasi, akses ekonomi juga diberikan selebar-lebarnya bagi penyandang disabilitas. Ganjar menambahkan, akses ekonomi terbuka sekaligus memberi kesempatan bagi kaum difabel untuk meningkatkan keterampilan mereka, agar dapat merdeka secara finansial.
"Akses ekonomi maka kita bisa petakan teman-teman disabilitas, bisa menjadi target utama untuk kita latih. Selama pandemi COVID-19 ini kita kasih projects ke teman-teman disabilitas agar secara ekonomi mereka terlibat dengan membuat masker, face shield, dan lain-lain," ujarnya.
Ganjar pun menunjuk ke masker bening yang dikenakannya, yang merupakan karya dari para penyandang disabilitas di Jateng. "Dengan masker bening ini disabilitas yang tuli bisa melihat gerak bibir untuk berkomunikasi dengan orang lain," imbuhnya.
Lebih lanjut, Gubernur Jateng memaparkan, pihaknya telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Saat ini, Pemprov Jateng tengah menyinkronkan antara perda tersebut dengan peraturan pemerintah pusat terkait.
Ditambahkan Ganjar, dalam setiap pembahasan rencana pembangunan daerah, pihaknya selalu melibatkan tiga unsur, yaitu penyandang disabilitas, perempuan, dan anak-anak. Hal itu dimaksudkan agar para jajarannya memahami kebutuhan dari ketiga unsur tersebut.
"Jadi tiga kelompok ini kita beri kesempatan mengutarakan pertanyaan atau masukan dalam musrenbang setelah itu baru jajaran saya menyampaikan rencana pembangunan dengan memerhatikan hak dan kebutuhan teman-teman penyandang disabilitas," ujarnya.
Sementara itu, Stafsus Presiden Angkie Yudistia menyampaikan harapannya agar program pemerintah pusat dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya yaitu vaksinasi Covid-19 untuk penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat rentan.
"Pertemuan ini adalah merupakan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar program-program dari Bapak Presiden khususnya vaksinasi COVID-19 dapat dirasakan oleh penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Karena itu kami berharap di Jawa Tengah ini dapat merealisasikan program dari pemerintah pusat," ujar Angkie.
Angkie menilai, sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah perlu lebih ditingkatkan agar setiap program pemerintah dapat berjalan dengan baik di daerah.
Di masa pandemi ini, tutur Angkie, pemerintah pusat terus berupaya memberikan pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas dengan mengeluarkan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/598/2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Bagi Masyarakat Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Surat edaran tersebut ditujukan untuk para kepala daerah di seluruh Indonesia.
Usai divaksinasi, imbuh Angkie, diharapkan kelompok disabilitas ini bisa meningkatkan ekonomi dengan kembali beraktivitas sesuai dengan keahlian dan kemampuannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika